Perkuat Pertahanan Udara, Presiden Serahkan Alutsista Baru kepada TNI-Beranda Nasional

Jakarta: Pemerintah Indonesia terus melakukan pembaruan dan modernisasi pada sektor pertahanan negara demi menghadapi ketidakpastian geopolitik global. Sebagai bentuk langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan deretan alat utama sistem senjata atau alutsista canggih kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Prosesi penyerahan armada militer baru tersebut berlangsung di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026 lalu. Terdapat serangkaian alutsista udara mutakhir yang kini resmi memperkuat kekuatan militer Indonesia, antara lain:

1. Enam unit pesawat tempur multirole Dassault Rafale
2. Satu unit pesawat angkut dan pengisian bahan bakar udara Airbus A400M MRTT
3. Empat unit pesawat jet Dassault Falcon 8X
4. Bom pintar atau persenjataan presisi Smart Weapon HAMMER
5. Sistem peluru kendali udara ke udara, Rudal Meteor MBDA
6. Satu unit sistem pemantauan Radar Ground Control Intercept (GCI)

Simbolisasi serah terima alutsista ini ditandai dengan pelepasan tirai logo Skadron Udara 12 yang melekat pada badan pesawat tempur Rafale. Presiden Prabowo kemudian menyerahkan kunci pesawat secara simbolis kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang selanjutnya diteruskan langsung kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal M. Tonny Harjono.

Dalam pidato sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan sektor pertahanan merupakan syarat mutlak untuk menjaga stabilitas negara. Peningkatan kemampuan tempur ini difokuskan sepenuhnya untuk menjaga kedaulatan serta mengamankan seluruh wilayah teritorial udara, laut, dan daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai potensi ancaman eksternal. Sejalan dengan komitmen tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar dan signifikan untuk pembaharuan alutsista pertahanan pada tahun depan. Kendati demikian, Purbaya menolak merinci nominal pasti anggaran pertahanan tersebut mengingat statusnya sebagai rahasia keamanan negara. (Daffa Yazid Fadhlan)