Indonesia Jadi Tuan Rumah AMMTC ke-17 Bahas Kejahatan Transnasional

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17, yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Agenda rutin itu dihadiri seluruh Kepala Kepolisian atau Menteri terkait dari 10 negara ASEAN serta negara mitra lainnya.

Rangkaian acara AMMTC akan berlangsung mulai Minggu, 20 Agustus 2023 hingga Rabu, 23 Agustus 2023. AMMTC ke-17 2023 yang diketuai oleh Indonesia akan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ada 10 isu kejahatan transnasional yang nantinya dibahas oleh anggota ASEAN bersama mitra negara lain. Yakni terorisme, tindak pidana perdagangan orang, kejahatan siber, penyelundupan senjata, perdagangan gelap satwa liar dan pertambangan, obat-obatan terlarang atau narkotika, pencucian uang, kejahatan ekonomi, pembajakan di laut, hingga imigran gelap.

Adapun 10 negara Asean yang bakal mengikuti pertemuan AAMTC ke-17 tersebut merupakan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Selain itu, turut hadir sebagai negara mitra dialog yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Timor Leste.

Sebelumnya, Indonesia mengusulkan tiga deklarasi penindakan kejahatan transnasional dalam pertemuan Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) ke-23 yang telah berlangsung lebih dahulu pada Juni 2023.

Sekretaris NCB Interpol Brigjen Amur Chandra Juli Buana menjelaskan usulan pertama merupakan Deklarasi Labuan Bajo tentang mengedepankan proses penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional.

Selanjutnya, yakni Deklarasi ASEAN terkait penguatan kerja sama dalam melindungi saksi dan korban kejahatan transnasional dan terorisme. Deklarasi tersebut penting guna memperkuat kerja sama terkait perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan transnasional.

Khususnya dalam kasus terorisme, agar saksi dan korban kejahatan tersebut mendapatkan perlindungan yang adil. Deklarasi terakhir yang diusulkan Indonesia yakni terkait dengan sistem peringatan dini dan respons dini ASEAN dalam pencegahan dan pemberantasan ekstrimisme kekerasan.