Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyimpulkan siaran azan maghrib di stasiun televisi swasta yang menampilkan sosok kandidat calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, tidak melanggar kententuan. Kesimpulan KPI itu berpotensi menimbulkan eskalasi penggunaan frekuensi publik serupa oleh kandidat lainnya.
Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Tulus Santoso mengatakan, pihaknya telah melakukan mekanisme penanganan potensi pelanggaran soal azan Ganjar dari pengaduan masyarakat.
Dalam hal itu, KPI telah memanggil dan mengklarifikasi pihak RCTI dan MNC TV sebagai lembaga penyiaran yang menanyakan azan tersebut.
KPI tidak dapat melarang apa yang bukan menjadi pelanggaran. Beberapa hal yang diperhatikan KPI dalam mengambil kesimpulan antara lain bahwa tayangan itu tidak dilakukan pada masa kampanye.
Meski telah mendapat kesimpulan, Tulus mengatakan pihaknya bakal tetap menindaklanjuti hal itu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Pers melalui koordinasi gugus tugas.
KPI, sambungnya, juga mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran agar tetap mengedepankan prinsip adil, tidak memihak, dan proporsional dalam menyiarkan program siaran. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu 2024 yang demokratis dapat terjaga.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, seharusnya KPI dapat menemukan norma yang mengatur soal tidak digunakannya frekuensi publik seperti televisi sebagai ajang pertarungan politik.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya bakal mengumumkan kesimpulan atas kasus azan maghrib yang menyangkan sosok Ganjar dalam waktu dekat. Rencananya, Bawaslu akan menyampaikan hasil kajian kepada publik pada Jumat, 15 September 2023.
