Pengamat: Tidak Adil Jika MK Ubah Sistem Pemilu saat Proses Berjalan

Muncul gelagat dari meja hakim MK untuk mengubah sistem pemilu menjadi sistem campuran. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi, Feri Amsari, itu hal yang tidak adil lantaran mengubah sistem saat prosesnya sedang berjalan.

"Ada itu yang dikemukakan banyak pihak, terutama di meja hakim soal sistem pemilu campuran. Menurut saya itu tidak adil karena merubah sistem di tengah jalan," ungkap Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi, Feri Amsari, dalam program Primetime News Metro TV, Rabu (24/5/2023).

Feri menyebut sistem pemilu campuran terus dibicarakan dalam sidang pemeriksaan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Namun, ia menegaskan MK tidak boleh mengganti sistem saat prosesnya sedang berjalan.

Feri tidak menampik bahwa MK sedang berada dalam ancaman DPR. Menurutnya ancaman itu berasal dari fraksi terbanyak yang memang menginginkan sistem pemilu diubah. Perubahan Undang-undang soal masa jabatan MK, bagi Feri merupakan ancaman yang nyata.

"MK sedang ditawan DPR untuk memastikan sistem pemilu yang menguntungkan partai tertentu," ucapnya.

Normalnya, sistem pemilu dengan proporsional terbuka sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Namun,dengan tekanan politik, Feri mengatakan semua bisa dilakukan.