Kapolri Resmikan Direktorat PPA-PPO Fokus Lindungi Kelompok Rentan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) pada Rabu, 21 Januari 2026 pagi. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya Korps Bhayangkara untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Jenderal Listyo Sigit mengibaratkan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan pekerja migran seperti fenomena "gunung es", di mana kasus yang muncul di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan di lapangan karena korban takut melapor.

"Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan gunung es selama ini, banyaknya korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak berani melaporkan. Alhamdulillah dengan pembentukan Direktorat PPA dan TPPO ini semua kemudian bisa terlayani dengan baik," ujar Kapolri dalam sambutannya.
 

Baca juga: Menteri Mukhtarudin-Kapolri Perkuat Perlindungan PMI, Fokus Berantas Jalur Ilegal

Beroperasi di 11 Polda dan 22 Polres

Pada tahap awal, peresmian Direktorat PPA dan PPO ini mencakup 11 Kepolisian Daerah (Polda) dan 22 Kepolisian Resor (Polres). Kapolri menegaskan pihaknya akan terus mendorong pembentukan unit serupa di wilayah lain agar penanganan kasus bisa lebih humanis dan menjangkau korban secara luas.

Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Mukhtarudin, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi. Hadir pula pimpinan Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Gandeng Kementerian P2MI

Selain peluncuran direktorat baru, momen ini juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Kerja sama ini bertujuan untuk mempererat koordinasi dalam melindungi pekerja migran dari jerat sindikat perdagangan orang yang kian meresahkan.