DPR Filipina Setujui Pemakzulan Wapres Sara Duterte

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina secara resmi menyetujui pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte dalam sidang paripurna. Keputusan krusial ini diambil setelah mayoritas anggota dewan menilai sang Wapres telah melakukan pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi.

Dalam pemungutan suara tersebut, DPR Filipina mencatat kemenangan telak bagi kubu pro-pemakzulan dengan perolehan 255 suara setuju berbanding 26 suara menolak. Keputusan ini langsung memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran di sekitar gedung parlemen di Manila.

Dikutip dari tayangan Metro Siang Metro TV, Selasa 12 Mei 2026, massa pengunjuk rasa terlihat memadati jalanan menuju gedung DPR Filipina di Manila. 
 

Salah satu anggota dewan di hadapan pengunjuk rasa menegaskan keberadaan Sara Duterte di takhta kekuasaan adalah bahaya nyata bagi publik karena diduga terlibat korupsi dan tindakan kriminal. Sara Duterte sendiri diadili atas dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, serta ancaman pembunuhan terhadap presiden. 

Menanggapi hal ini, Sara Duterte membantah segala tuduhan dan menilai upaya ini adalah langkah politik untuk membungkam dirinya menjelang Pemilu 2028.

Setelah keputusan ini, dua gugatan makzulan akan segera dikirim ke Senat untuk proses persidangan akhir. Jika terbukti bersalah, Sara Duterte terancam kehilangan jabatannya secara permanen.