Masih Diperlakukan Diskriminatif, Pengemudi Ojol Ngadu ke Kemenham

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan menyampaikan pihaknya telah menerima sejumlah pengaduan dari para pengemudi ojek online (ojol) dan tengah melakukan serangkaian pendalaman dan koordinasi lintas sektor. 

Salah satu persoalan utama yang disampaikan para pengemudi ojol adalah ketimpangan perlakuan antara mereka dengan pengguna jasa. Munafrizal menyebut banyak pengemudi mengalami suspensi sepihak, menghadapi order fiktif, beban uang parkir hingga diskriminasi saat mengenakan atribut ojol di pusat perbelanjaan. 

Keluhan lainnya menyentuh persoalan serius seperti pelecehan seksual, baik terhadap pengemudi perempuan maupun laki-laki, serta resiko hukum saat mereka secara tidak sadar mengantarkan barang yang ternyata terkait dengan tindak pidana seperti narkoba. 
 

Baca juga: Berpotensi Langgar HAM, Skema Kemitraan Ojol Dinilai Tak Bisa Dipertahankan

Situasi ini memperkuat dominasi perusahaan aplikator dalam sistem, dengan pemerintah nyaris tidak bisa melakukan intervensi. “Peran regulator terkunci. Sistem dibuat sepenuhnya oleh aplikator, dari hulu hingga hilir. Negara seperti kehilangan kendali,” ungkap dia.

Dia menegaskan regulasi yang ada justru memberi celah hukum bagi aplikator untuk menerapkan hubungan kerja yang menempatkan mereka dalam posisi superior. 

"Akibatnya, posisi tawar pengemudi sangat lemah dan terpaksa menerima skema sepihak dari perusahaan," jelas dia.

Munafrizal Manan menjelaskan jika model kemitraan seperti ini terus berlangsung, hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang disengaja.

"Oleh karena itu, Kementerian HAM berpendapat model kemitraan seperti versi sekarang tidak boleh diteruskan atau dipertahankan. Apabila masih diteruskan atau dipertahankan, maka itu menjadi wujud itikad buruk perusahaan aplikator untuk sengaja melanggar hak azasi manusia terhadap para pengemudi ojol," jelasnya.