Raja Ampat: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengecek langsung operasional perusahaan tambang nikel PT GAG Nikel, Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pengecekan ini merespons adanya dugaan pengrusakan lingkungan akibat penambangan yang dilakukan oleh PT GAG Nikel.
Bahlil turut ditemani Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat pengecekan. Bahlil ingin mendapatkan hasil objektif atas polemik izin tambang.
Setelah selesai pengecekan, awak media menanyakan hasil yang didapat oleh Bahlil. Namun Bahlil meminta awak media untuk menyimpulkan sendiri karena sudah ikut melihat.
"Jangan lagi tanya saya. Bapak lihat sendiri, sudah lihat kan? Saya sudah cek," kata Bahlil, dikutip dari program Top News Metro TV, Sabtu, 7 Juni 2025.
Namun, Bahlil berjanji akan melakukan evaluasi total. Terlebih pihaknya sudah memerintahkan agar aktivitas penambangan diberhentikan sementara.
"Kalau yang tidak bagus, kami punya kewajiban untuk memperbaiki. Iya itu kewajiban kami," kata Ketua Umum Golkar itu.
Dalam laporan resmi Greenpeace, disebutkan adanya dugaan eksploitasi nikel di tiga pulau sekitar
Raja Ampat: Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Aktivitas tambang ini disebut telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami khas wilayah tersebut.
Greenpeace juga merilis dokumentasi visual yang menunjukkan limpasan tanah ke pesisir, yang memicu sedimentasi dan mengancam ekosistem terumbu karang di perairan Raja Ampat.
Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, dua pulau kecil lainnya yang disebut terancam tambang nikel adalah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Keduanya hanya berjarak sekitar 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst ikonik yang gambarnya tercetak pada uang pecahan Rp100 ribu.
"Saat pemerintah dan oligarki tambang membahas bagaimana mengembangkan industri nikel, masyarakat dan bumi kita sudah membayar harga mahal," ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Juni 2025.
Streaming