Partai NasDem menghormati proses hukum yang tengah dihadapi oleh sekjennya sekaligus Menkominfo Johnny G Plate. NasDem berharap kasus Johnny dapat ditangani dengan adil dan tidak ada intervensi politik.
"(Kami meyakini) intervensi politik tidak ada. Tapi, kita berharap ada satu keadilan dalam menangani kasus ini," ujar Politikus Partai NasDem, Bestari Barus dalam Primetime News Metro TV, Kamis (18/5/2023).
Partai NasDem juga akan memberikan pendampingan hukum untuk Johnny. Apalagi penetapan Johnny sebagai tersangka dilakukan secara mendadak. Johnny diduga meminta setoran Rp500 juta per bulan dari proyek menara base transceiver station (BTS) hingga merugikan negara sebesar Rp8 triliun.
"Bahu Badan Advokasi Hukum mudah-mudahan nanti diberikan penugasan untuk pendampingan kepada bung Johnny Plate, agar kasus ini terungkap dengan jelas dan terang benderang. Titik berat beliau adalah urusan Rp500 juta, tetapi yang berkumandang Rp8 triliun. Maka ini butuh pendalaman," kata Bestari.
Sementara itu, Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang meyakini bahwa kasus Johnny merupakan intervensi politik.
"Saya nggak ada ragu bahwa ini color by the politics. Saya nggak ragu," tegas Saut Situmorang.
Hal senada juga dikatakan pakar, bahwa hukum menjadi alat strategi kemenangan dalam menyambut Pilpres 2024 untuk menentukan koalisi dan bakal pasangan capres-cawapres.
"Dari fakta yang kami dapat, memang hukum termasuk kasus-kasus korupsi itu dijadikan daya tawar (politik). Bahwa dia yang masuk koalisi, aman. Kalau dia masuk oposisi, dia dimunculkan," kata Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo.
Saat ini, Wakil Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekjen dan mengisi posisi Johnny.
