Pemerintah Indonesia Kembali Rayu AS Jelang Penerapan Tarif 32%

Pemerintah Indonesia harus kembali melakukan upaya diplomatik untuk merayu Amerika Serikat (AS) menjelang penerapan tarif impor sebesar 32 persen atas seluruh produk asal Indonesia yang akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2025. Kebijakan ini ditetapkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump dan dinilai berpotensi menghambat kinerja ekspor nasional.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa masih ada ruang negosiasi yang diberikan Amerika Serikat sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Hal itu tercantum dalam surat yang dikirim langsung oleh Presiden Trump kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam surat itu Presiden Trump menyatakan masih ada peluang untuk membicarakan penurunan tarif. Tim negosiasi kita sudah berada di Washington DC sejak pagi ini, dan Menko Perekonomian juga tengah dalam perjalanan dari Rio de Janeiro menuju DC untuk melanjutkan pembahasan,” kata Hasan Nasbi dikutip dari Metro Pagi Primetime Metro TV pada Rabu, 9 Juli 2025.
 

Baca Juga: BRICS Jadi Panggung Baru Diplomasi Strategis Indonesia di Era Prabowo

Seperti diketahui, tarif 32 persen pertama kali diumumkan pada April 2025 dan belum berubah hingga saat ini. Padahal sejak Mei, pemerintah Indonesia telah mengutus tim negosiator guna meminta agar tarif tersebut diturunkan, bahkan diupayakan kembali ke 0 persen.

Namun hingga kini, Menteri Keuangan Sri Mulyani masih enggan memberikan pernyataan soal dampak tarif tersebut terhadap penerimaan dalam negeri. Ia hanya menyampaikan bahwa koordinasi sedang dilakukan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Di sisi lain, dalam suratnya, Presiden Trump mengklaim hubungan dagang yang terlalu menguntungkan Indonesia telah menyebabkan defisit besar bagi Amerika Serikat. Oleh karena itu, ia menilai perlu diberlakukan kebijakan perdagangan yang lebih adil.

Trump juga menyatakan bahwa Indonesia bisa saja terbebas dari tarif tinggi apabila bersedia membangun pabrik di wilayah AS. Ia bahkan menjanjikan bahwa persetujuan pembangunan akan dipercepat demi mendukung investasi Indonesia di Negeri Paman Sam.


(Tamara Sanny)