Usai Lengser, Jokowi 'Berkarya' di Golkar?

Partai Golkar terus menggejot performanya dengan mempersiapkan transisi kepemimpinan baru melalui Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar Desember 2024. 

Hal itu dilakukan setelah Partai Golkar berhasil memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 dan menjadi partai urutan kedua pemenang Pemilu Lesgislatif.

Namun ada yang luar biasa dari momentum Munas Golkar tahun ini, yakni adanya sosok Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut akan menjadi bagian dari keluarga Partai Golkar. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengklaim partainya siap menerima Presiden Jokowi bila ingin bergabung. Namun, keputusan tersebut tetap berada di tangan Jokowi.

"Kalau Golkar sih terbuka. Sebagaimana posisi ketua umum kami, maka kita sebagai partai terbuka menerima siapa saja," kata Bamsoet.

Bukan kali pertama Presiden Jokowi ditanya mengenai isu bergabungnya Golkar. Presiden pernah merespons singkat isu tersebut usai memberikan gelar Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada akhir Februari 2024.

"Saya setiap hari masuk istana," ujar Jokowi ketika ditanya wartawan, kala itu.

Isu Jokowi merapat ke 'Partai Beringin' sudah lama berhembus, sejak Jokowi mulai berjarak dengan PDI Perjuangan karena berbeda arah dukungan di Pilpres 2024. Keregangan kian terkonfirmasi saat suara PDI Perjuangan di Pemilu 2024 turun dibandingkan dengan Pemilu 2019.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut baik jika Jokowi benar-benar ingin merapat ke partainya. "Pak Jokowi kan tokoh nasional. Jadi dia milik semua partai," ucap Airlangga.

Kans Jokowi untuk menjadi keluarga 'Partai Beringin' memang sangat kuat. Terlebih, Jokowi memiliki peran penting terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Namun, bagi tokoh senior yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK), ada mekanisme yang harus dilalui untuk bisa menjadi pengurus Partai Golkar. Terlebih, untuk menjadi ketua umum, yakni menimal harus menjadi kader selama 5 tahub.

"Semua orang bisa bergabung ke Golkar, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya, kalau jadi ketua harus minimum 5 tahun jadi pengurus," tutur JK.

Tidak bisa dipungkiri, peran Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun mendatang sangatlah penting. Tak hanya meneruskan program-program yang belum tuntas, namun juga untuk mengamankan seluruh kebijakannya yang bisa saja terhambat di parlemen.

Wajar jika Golkar yang menjadi partai politik yang akan memberikan karpet merah ke Jokowi. Sebagai partai kedua terbesar setelah PDI Perjuangan, Golkar memiliki kans besar untuk menduduki jabatan Ketua DPR. Artinya, bisa jadi memiliki misi untuk mengamankan semua kebijakan atau program yang digelontorkan Prabowo-Gibran selama pemerintahan 5 tahun mendatang.