Guru Honorer yang Terdampak Cleansing Menunggu Solusi

Pemberhentian secara massal ratusan guru honorer atau cleansing secara mendadak di Jakarta memunculkan kembali masalah pelik pendidikan yang tak kunjung usai. 

Ahmad Klomeini salah satu guru honorer dari SDN malekasari 05 Jakarta Timur yang terdampak program cleansing ini mengatakan pemecatan terjadi akibat diubahnya aturan soal beban kerja guru ASN dari awalnya 24 jam menjadi 35 jam.

Dampaknya Ahmad tergusur otomatis secara sistem kena pengurangan jumlah guru. Ahmad mengaku sudah melakukan audiensi dengan pihak Dinas Pendidikan Jakarta dan sudah bertemu dengan PJ Gubernur Jakarta Heru Budi serta sudah berkomunikasi dengan Komisi X DPR RI.

"Mudah-mudahan ini guru yang tadinya dipecat ini yang tadinya terpaksa keluar ini bisa kembali bergabung lagi mendapatkan jam mengajar kembali," 

Dinas Pendidikan Jakarta mengatakan pemutusan hubungan kerja terhadap guru honorer yang dilakukan karena jumlahnya sudah berlebih. Budi mengaku rekrutan guru honorer yang dilakukan kepala sekolah dinilai tidak berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
 

Baca: Pj Gubernur DKI Persilakan Guru Honorer Ikut Seleksi KKI Tahun Ini

Namun Dinas Pendidikan Jakarta menegaskan program cleansing guru honorer dimaksudkan untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar yang nantinya diharapkan berdampak kepada para siswanya.

Selain itu Pj Gubernur DKI Jakarta Herdi Budi Hartono menyebut cleansing bukan berarti pemecatan, namun nantinya 107 guru honorer yang nonaktif akan didistribusikan ke sejumlah sekolah daerah setempat.

Heru menjelaskan 107 guru honorer yang dinonaktifkan adalah bagian dari 4.000 guru honorer di Jakarta. Ratusan guru tersebut akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan data pokok pendidikan (Dapodik).

"Cleansing ini jangan diartikan untuk memberhentikan, tidak. Cleansing ini adalah mempadu padankan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akuratnya," kata Heru kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Juli 2024. 

Kini para guru honorer tengah menunggu kepastian akan janji yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kepastian ini menjadi bekal agar tak ada lagi polemik di masa yang akan datang.