MPR Undur Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember 2026

17 November 2026 18:32

Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundur jadwal sidang paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 kini ditetapkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Penundaan tersebut dilakukan setelah MPR menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta tambahan waktu untuk berkonsultasi dengan partai-partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo turut memengaruhi persiapan pengisian jabatan wakil presiden.

"Jadwal kegiatan presiden yang padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa, menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama jabatan, dua nama calon wakil presiden tersebut, tetap memerlukan waktu," ujar Muzani dikutip dari tayangan Prioritas Indonesia Metro TV, Selasa 17 November 2026. 

Ia menjelaskan, Presiden masih membutuhkan waktu untuk membicarakan kandidat yang akan diusulkan kepada MPR. Pertimbangan dari partai pengusung, partai koalisi, hingga sejumlah tokoh diperlukan sebelum dua nama tersebut diserahkan secara resmi.

"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," katanya.

Meski mengalami penundaan, pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember masih berada dalam batas waktu konstitusional. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang MD3, proses pengisian jabatan wakil presiden harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak jabatan tersebut kosong. Tenggat waktu itu jatuh pada 11 Januari 2027.

Dalam sidang paripurna mendatang, MPR akan memilih, menetapkan, sekaligus melantik wakil presiden pengganti Gibran dari dua nama yang diusulkan Presiden Prabowo.

Sesuai Peraturan MPR tentang Tata Tertib, Presiden harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Dengan jadwal terbaru, MPR diperkirakan menerima usulan tersebut pada 25 November 2026.

Terkait mekanisme pemilihan, Muzani menyebut teknis pelaksanaan sidang, termasuk kemungkinan penggunaan mekanisme pemungutan suara atau voting, masih akan dipersiapkan oleh Panitia Ad Hoc.

"Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting apa enggak, nanti akan dipersiapkan oleh Panitia Ad Hoc. Nanti Panitia Ad Hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu," jelasnya.

Sementara itu, kelengkapan persyaratan kedua calon wakil presiden akan diperiksa oleh tim verifikasi. Pemeriksaan tersebut mencakup sejumlah dokumen, termasuk ijazah dan persyaratan administratif lainnya.

Muzani mengatakan Presiden nantinya harus menyerahkan dua nama calon beserta dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Ia menyebut terdapat sekitar 22 persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon.

“Akan tetapi, presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani.

(Reno Panggalih Nuha Lathifah)


Close Ads X
Close Ads X