- BPBD ACEH BARAT INGATKAN WARGA WASPADAI CUACA EKSTREM HINGGA DESEMBER 2022
- MENTERI PPPA AJAK MASYARAKAT BERANI LAPORKAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
- POLDA KALSEL SIAPKAN PENGAMANAN MTQ NASIONAL PADA 10-19 OKTOBER 2022
- ENAM WAKIL INDONESIA KE SEMIFINAL IFSC CLIMBING WORLD CUP JAKARTA 2022
- KOI MASIH NEGOSIASI PENCAK SILAT MASUK WORLD BEACH GAMES 2023
- BALI TUAN RUMAH WORLD BEACH GAMES 2023, PERTANDINGKAN 14 CABANG OLAHRAGA
- NASA BATALKAN RENCANA PELUNCURAN MISI TAK BERAWAK KE BULAN KARENA BADAI
- IRAN PANGGIL DUBES INGGRIS DAN NORWEGIA TERKAIT KASUS MAHSA AMINI
- INDONESIA JAJAKI KERJA SAMA KABEL SERAT OPTIK DENGAN PORTUGAL
- KOMINFO KUATKAN KONEKTIVITAS DIGITAL MELALUI KEMITRAAN INTERNASIONAL
Jenderal TNI Aktif Jadi Pj Bupati Seram, Mahfud MD: Aturannya Tidak Boleh
Primetime News • 4 months ago • pelantikanKementerian Dalam Negeri (Kemendag) tetap menunjuk Kepala Bin Daerah Sulawesi Tengah untuk menjadi Pejabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku menggantikan Bupati Yus Akerina yang masa jabatannya telah berakhir pada Minggu (22/5/2022). Pemerintah tetap menunjuk anggota TNI aktif menjadi pejabat Kepala Daerah adalah Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Kepala Bin Daerah Sulawesi Tengah yang dilantik menjadi Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Pelantikan ini menuai pelanggaran, namun tak hanya melanggar undang-undang keputusan itu dinilai telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diketahui ketentuan prajurit aktif dilarang menduduki jabatan sipil yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal itu menyatakan TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif ke prajuritan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD pun ikut menegaskan bahwa TNI aktif tidak boleh menjadi pejabat kepala daerah.
'' Belum tahu saya, nanti saya cek, aturannya tak boleh,'' ungkap Menko Polhukam Mahfud MD.
Pengisian kepala daerah belakangan kian memantik polemik karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dianggap tak mematuhi keputusan keputusan MK untuk membuat keputusan teknis dalam pengisian jabatan, alhasil Kemendagri dianggap merasa bebas untuk melantik siapa saja.
