- WHO LAPORKAN 920 DUGAAN KASUS HEPATITIS AKUT MISTERIUS DI 33 NEGARA
- POLRES KARAWANG DALAMI KASUS 8 ORANG TEWAS USAI KONSUMSI MIRAS OPLOSAN
- BUS MASUK JURANG YANG TEWASKAN 3 ORANG DI RAJAPOLAH TASIKMALAYA MULAI DIEVAKUASI
- PRESIDEN RUSIA VLADIMIR PUTIN TUDING AS SEBABKAN KRISIS PANGAN GLOBAL
- MENKO LUHUT: PEDULILINDUNGI JADI ALAT PANTAU DISTRIBUSI MINYAK GORENG CURAH
- POLISI REKAYASA LALU LINTAS DI SEKITAR JIS TERKAIT PUNCAK HUT KE-495 JAKARTA MALAM NANTI
- PEMERINTAH AKAN BANGUN PUSAT DATA DI DELTAMAS IE (JABODETABEK), BATAM, IKN KALTIM, LABUAN BAJO NTT
- PARLEMEN AS SETUJUI UNDANG-UNDANG PEMBATASAN SENJATA API WARGA SIPIL
- MENDAG PASTIKAN SUDAH ADA 15 RIBU TITIK PENJUAL MINYAK GORENG CURAH RAKYAT
- 63 RIBU LEBIH JEMAAH HAJI INDONESIA SUDAH BERADA DI ARAB SAUDI (63%)
Jenderal TNI Aktif Jadi Pj Bupati Seram, Mahfud MD: Aturannya Tidak Boleh
pelantikanKementerian Dalam Negeri (Kemendag) tetap menunjuk Kepala Bin Daerah Sulawesi Tengah untuk menjadi Pejabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku menggantikan Bupati Yus Akerina yang masa jabatannya telah berakhir pada Minggu (22/5/2022). Pemerintah tetap menunjuk anggota TNI aktif menjadi pejabat Kepala Daerah adalah Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Kepala Bin Daerah Sulawesi Tengah yang dilantik menjadi Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Pelantikan ini menuai pelanggaran, namun tak hanya melanggar undang-undang keputusan itu dinilai telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diketahui ketentuan prajurit aktif dilarang menduduki jabatan sipil yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal itu menyatakan TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif ke prajuritan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD pun ikut menegaskan bahwa TNI aktif tidak boleh menjadi pejabat kepala daerah.
'' Belum tahu saya, nanti saya cek, aturannya tak boleh,'' ungkap Menko Polhukam Mahfud MD.
Pengisian kepala daerah belakangan kian memantik polemik karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dianggap tak mematuhi keputusan keputusan MK untuk membuat keputusan teknis dalam pengisian jabatan, alhasil Kemendagri dianggap merasa bebas untuk melantik siapa saja.
