Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat baru di Kabinet Merah Putih hasil perombakan kabinet alias reshuffle jilid III. Salah satu yang dilantik ialah Komjen (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasehat Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan Reformasi Kepolisian.
Pengamat Politik Djayadi Hanan melihat jabatan yang diisi oleh Dofiri merupakan upaya Presiden Prabowo merespons tuntutan publik imbas kerusuhan baru-baru ini. Namun masih terkesan ada nuansa kompromi.
Sebab, reformasi Polri yang dikehendaki masyarakat ialah pencopotan Kapolri Jenderal Polisi
Listyo Sigit Prabowo. Desakan itu muncul imbas kerusuhan akhir Agustus lalu. Terlebih ada anggotanya bertanggung jawab atas tewasnya pengendera ojek
online (ojol).
"Jadi makna makna reformasi Polri bagi sebagian publik itu adalah Kapolrinya diganti kan. Nah, tampaknya presiden perlu waktu untuk mengganti Kapolri itu," kata Djayadi, dalam program
Metro Hari Ini Metro TV, Rabu, 17 September 2025.
Djayadi menduga Prabowo masih perlu melakukan konsolidasi. Maka jalan tengahnya dengan menunjuk Dofiri sebagai Penasehat Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan Reformasi Kepolisian.
"Jadi menjawab tuntutan publik sekaligus mencerminkan adanya kompromi dalam konteks upaya untuk melakukan reformasi Polri ini," tutur Djayadi.
Profil Ahmad Dofiri
Ahmad Dofiri lahir 4 Juni 1967. Dofiri yang merupakan lulusan terbaik Akpol 1989 ini berpengalaman dalam bidang SDM.
Dofiri pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kemudian, dia menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri pada 2021-2023, dan menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri pada 2023-2024.
Jabatan terakhirnya di institusi Polri ialah sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jabatan ini diemban sejak 11 November 2024–30 Juni 2025.
Streaming