Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi menyebut pemerintah mencoba menjual Tanah Air lewat ekspor pasir laut. Hal itu menyebabkan garis terluar pulau Indonesia semakin menyusut, sedangkan negara tetangga akan semakin luas.
"Kalau mau menghentikan sedimentasi lumpur Indonesia bukan dengan cara diekspor, tetapi tegakkan hukum terhadap perusahaan sawit dan tambang di hulu sungai yang menyebabkan erosi," kata Zenzi Suhadi dalam tayangan Metro Hari Ini, Metro TV, Rabu (31/5/2023).
Zenzi menjelaskan bahwa di daerah Kepulauan Seribu sudah banyak kehilangan pulau. Selain itu, garis pantai di sepanjang sisi barat Sumatera juga semakin menyusut karena abrasi dan tambang.
"Kita menghadapi risiko yang besar karena perubahan iklim," ujar Zenzi.
Menurut Zenzi, mencairnya es di kutub menyebabkan negara-negara kepulauan, termasuk pulau-pulau kecil terancam akan tenggelam. Dalam kondisi ini, seharusnya pemerintah memperkuat kawasab pesisir.
"Menyusutnya daratan Indonesia dan tenggelamnya pulau-pulau kecil, itu nanti volumenya tidak akan sebesar wilayah yang ditambang oleh pasir, tetapi akan jauh lebih besar," ungkapnya.
Wilayah-wilayah yang terbiasa oleh pasir akan cepat rusak. Hal ini akan memicu abrasi besar-besaran.
"Kami sudah mendeteksi, sudah banyak pesisir dan pulau-pulau di wilayah terluar Indonesia sudah dikavling dengan izin tambang pasir, terutama daerah kepuauan Riau dan Riau," jelas Zenzi.
Lebih lanjut, Zenzi menyarankan Indonesia harus belajar dari Palestina yang menghadapi Israel. Israel dimulai dari satu titik dan Indonesia juga akan mengalami hal yang sama.
"Karena dari setiap metrik ton pasir yang kita ekspor, wilayah Indonesia akan berkurang, sedangkan negara tetangga akan meluas," kata Zenzi.
"Saya mengingatkan Bapak Presiden tanpa mengurangi rasa hormat saya, hentikanlah kebodohan ini, ini keputusan yang salah dan keliru, membahayakan Tanah Air, membahayakan bangsa ini di masa depan," sambungnya.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi itu memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengoreksi kekeliruan ini. Apabila kekeliruan ini tidak dikoreksi, maka pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengambil umpan hukum untuk mewakili lingkungan dan mewakili rakyat Indonesia atas tindakan pemerintah mengekspor pasir laut.
