Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, ia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bersikeras memutuskan sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup.
Ia juga mengatakan, DPR tidak ingin memerkan atau unjuk kekuasaan. Namun, ia mengingatkan semua pihak bahwa DPR memiliki kewenangan sebagai lembaga legislatif.
"Ya jadi kita tidak akan saling memerkan kekuasaan, dan cuma kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif, kami juga punya kewenangan. Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem coblos partai) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting kita juga ada kewenangan," ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Mei 2023.
Sebelumnya, isu MK memutuskan sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup berawal dari pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Mantan Wamenkumham itu mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi itu dari sumber anonim yang dapat dipercaya kredibilitasnya.
(M. Khadafi)
