Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Setelah sempat mereda dan mencapai kesepakatan damai sementara melalui Memorandum of Understanding (MoU), perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali pecah.
Terbaru, pasukan AS menghantam sekitar 140 target militer Iran yang meliputi lokasi rudal, drone, hingga tempat penyimpanan amunisi. Merespons hal itu, Iran langsung membalas dengan meluncurkan serangan rudal dan drone ke sejumlah fasilitas militer di Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain.
Direktur Kerja Sama dan Hubungan Internasional Eksternal Think Tank Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisha Kusumasomantri, menilai bahwa eskalasi terbaru ini terjadi karena adanya misinterpretasi terhadap MoU yang telah disepakati.
"MoU ini dalam beberapa hari terakhir telah berubah menjadi Memorandum of Misunderstanding. Ada perbedaan persepsi di antara AS maupun Iran," ujar Aisha dalam dialog di Metro Hari Ini, Metro TV, dikutip Rabu, 15 Juli 2026.
Kegagalan negosiasi ini, lanjut Aisha, sangat dipengaruhi oleh
trust deficit atau defisit kepercayaan yang tinggi di antara kedua belah pihak. Dari kacamata Teheran, terdapat rekam jejak trauma diplomasi karena Washington kerap secara sepihak keluar dari perjanjian internasional, seperti pada kegagalan JCPOA tahun 2017.
Adu Kekuatan Militer: Produksi Cepat Iran vs Anggaran Terbatas AS
Meskipun AS mengklaim telah melumpuhkan sebagian besar kapasitas militer Iran, Aisha menyoroti bahwa pusat kekuatan Iran sejatinya terletak pada teknologi rudal misil dan kemampuan produksinya.
"Kemampuan Iran untuk
replenishing stok amunisinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan AS. Contohnya produksi drone kamikaze Shahed-136, Iran memiliki kemampuan produksi sekitar 50 sampai 100 unit per bulan," kata Aisha.
Di sisi lain, meskipun AS memiliki kekuatan militer secara total yang lebih masif, Negeri Paman Sam tersebut tengah dihadapkan pada dilema strategis. Anggaran militer AS saat ini tengah terbagi-bagi untuk mempertahankan dominasinya di kawasan lain, seperti Indo-Pasifik dalam menghadapi Tiongkok, serta dukungan penuh untuk perang di Ukraina.
"Dari segi pendanaan perang, AS ini juga mengalami kesulitan karena ada pembatasan kewenangan perang dari Kongres AS," tambahnya.
Streaming