Mulai Hari Ini, Bantargebang Tak Lagi Terima Sampah Utuh

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sistem baru pengelolaan sampah per 1 Agustus 2026. Melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026, TPST Bantargebang tidak lagi menerima sampah utuh dari Jakarta. Hanya sampah residu yang sudah tidak dapat diolah yang akan dikirim ke lokasi tersebut.

Kebijakan ini menandai perubahan dari pola lama "angkut-buang" menjadi skema "pilah-angkut-olah" sebagai upaya menekan volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang.

Pemprov DKI Jakarta juga mempercepat transformasi pengelolaan sampah dengan memperkuat fasilitas pengolahan di tingkat wilayah. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban Bantargebang sekaligus menghentikan praktik open dumping secara bertahap menuju target zero open dumping pada 2029.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat didorong membiasakan memilah sampah sejak dari rumah, sementara kawasan komersial, perkantoran, hotel, restoran, dan kafe diwajibkan mengelola sampah yang dihasilkannya secara mandiri.

Pramono mengaku optimistis target pengurangan sampah ke Bantargebang dapat tercapai karena gerakan pemilahan sampah mulai berjalan hingga tingkat lingkungan.

"Masyarakat sekarang ini dengan berbagai inovasi melakukan hal-hal yang di luar dugaan saya. Termasuk di Jakarta Barat, Jakarta Timur saya sudah lihat sendiri. Jadi saya meyakini dengan Ingub itu mudah-mudahan persoalan sampah di Jakarta sejak tanggal 1 Agustus ini timbunan ke Bantargebang residu sampai dengan tahun 2029," kata Pramono Anung dalam tayangan Headline News Metro TV, Sabtu 1 Agustus 2026. 

Ia menambahkan dukungan masyarakat terhadap program tersebut terus meningkat dan gerakan memilah sampah kini telah diterapkan hingga tingkat RT dan RW.

"Saya meyakini dengan perkembangan yang ada, Alhamdulillah support dukungannya luar biasa dan sekarang ini gerakan pilah sampah sudah sampai dengan RT RW," ujarnya.