Pemerintah tengah mengkaji kebijakan skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global termasuk kenaikan harga energi dan komoditas.
"Bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari dalam lima hari kerja.” kata Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dikutip dari tayangan Headline News, Metro TV, Senin, 23 Maret 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%. Untuk itu pemerintah tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan penerapan WFH, tidak hanya berlaku bagi ASN tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
“Teknisnya sedang akan disiapkan karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-pemda." ucapnya.
Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026, meski demikian waktu pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut. Selain itu pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif dampak kenaikan harga
BBM dan komoditas lainnya. Salah satunya meningkatkan volume produksi batubara melalui penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya.
Streaming