Partai NasDem Minta Wapres Berkantor di IKN Agar APBN Tak Mubazir

Partai NasDem mendorong pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) serta menempatkan wakil presiden untuk berkantor di IKN. Langkah ini dinilai strategis untuk mengaktifkan infrastruktur yang sudah terbangun dan menghindari pemborosan anggaran. 

NasDem menyatakan pemindahan ibu kota harus disertai tindakan nyata. Salah satunya dengan memindahkan Wakil Presiden dan kementerian prioritas secara bertahap.

"Jika IKN Ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, segera terbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN. Terbitkan pula Keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juli 2025.

Penugasan wapres ke IKN bersama para menteri secara bertahap juga dinilai penting, agar menjadi stimulus ekonomi dan mengundang para investor. Hal ini juga sejalan dengan keinginan untuk untuk mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia, termasuk Papua.

"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun. Misalnya, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas dapat menjadi pionir pemindahan," ujar Saan.
 

Baca juga: NasDem Usul IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Kalimantan Timur

Menurut Saan, langkah ini akan menghentikan ketidakpastian status IKN. Sekaligus memastikan infrastruktur yang sudah terbangun tidak mangkrak.

“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” ucap Saan.

Pembangunan IKN, kata Saan, harus disesuaikan dengan realitas saat ini. NasDem juga menekankan pentingnya penyesuaian arah pembangunan IKN dengan efisiensi anggaran dan kemampuan fiskal negara.

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, Pemerintah harus dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional dan diharapkan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur IKN. Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran,” ucap Saan.

Opsi kedua apabila tidak menjadi ibu kota negara, NasDem mengusulkan bahwa aset IKN dilimpahkan ke Provinsi Kalimantan Timur dan IKN menjadi ibu kota provinsi.