Kasus dugaan penganiayaan dan perdagangan manusia yang melibatkan mantan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia (OCI) terus bergulir. Para mantan pemain masih memperjuangkan keadilan dan berupaya mencari asal-usul serta identitas keluarga mereka yang hilang sejak kecil.
Para korban eksploitasi dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh OCI mendatangi Komisi XIII DPR, Pada Rabu, 23 April 2025. Mereka melakukan audiensi bersama Kementerian Hukum, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.
Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah desakan untuk membuka kembali penyelidikan terhadap OCI, menyusul temuan Komnas HAM pada 1997 yang tidak ditindaklanjuti. Penyelidikan sebelumnya bahkan dihentikan oleh kepolisian pada 1999.
Komisi XIII DPR secara tegas mendorong Mabes
Polri agar membuka kembali kasus dugaan eksploitasi anak tersebut. Meski penyidikan sempat dihentikan, munculnya sejumlah fakta baru dinilai cukup kuat untuk menjadi pintu masuk penyelidikan lanjutan.
Wakil Komisi III DPR Sugianto Santoso menyatakan dugaan perdagangan manusia sejak para korban bayi menjadi pintu masuk untuk mengangkat kasus ini kembali
"Kami ingin memastikan bahwa di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang salah satu prioritasnya adalah keadilan, para korban bisa mendapat kejelasan. Terkait dugaan perdagangan manusia yang dilakukan sejak mereka masih bayi, itu bisa menjadi pintu masuk untuk membuka kasus ini kembali," ujar Sugianto dikutip dari
Newsline Metro TV pada Kamis, 24 April 2025.
Sebelumnya, sejumlah mantan pemain sirkus Taman Safari Indonesia melakukan pertemuan di Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) pada Selasa, 15 April 2025. Mereka mengadukan dugaan praktik eksploitasi, kekerasan, hingga perbudakan yang dialami selama bertahun-tahun bekerja.
Mantan pemain yang mayoritas perempuan menyampaikan langsung kesaksian pilu mereka selama menjadi pemain sirkus Taman Safari kepada Wakil Menteri HAM Mugiyanto. Kementerian HAM pun telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
(Tamara Sanny)
Streaming