Kementerian P2MI Janji Lindungi Pekerja Migran

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sebagai lembaga eksekutif yang baru mulai melakukan langkah-langkah taktis dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia.

Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding menyatakan pihaknya berupaya untuk menyelesaikan sejumlah tugas yang disebutnya sebagai pekerjaan rumah. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, para pekerja migran harus dipastikan jangan sampai ada eksploitasi, ketidakadilan, kerja paksa, dan tindakan perdagangan orang yang pastinya akan merugikan para pekerja.

Abdul Kadir menyebut, data tercatat jumlah pekerja migran Indonesia berada diangka 5 juta orang. Sementara berdasarkan simulasi atau perkiraan yang ada, jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri secara unprosedural 100% lebih dari jumlah tersebut.

"Inilah yang menjadi PR besar kita karena kita enggak punya data mereka," kata Abdul Kadir dalam acara sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Auditorium SMA Negeri 2 Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 18 November 2024. 
 

Baca juga: Menteri Karding Tegaskan Pentingnya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mendukung kementerian baru dalam perlindungan tenaga kerja. Kementerian ini nantinya berdampak positif bagi penempatan tenaga kerja mengingat Indonesia menjadi salah satu negara sebagai sumber tenaga kerja migran.

"Saya pikir tidak ada hal yang signifikan atau tidak ada hal yang berlebih karena memang ini tinggal berjalan saja. Lagi diatur aturan-aturannya, kemudian bersinergi dengan kita tentunya," kata Ketua Apjati Ayub Basalamah saat ditemui dalam Musyawarah Nasional 2024 yang dihadiri Menteri P2MI, Wakil Menteri P2MI, dan Wakil Menteri Tenaga Kerja Indonesia, baru-baru ini.

Ayub menambahkan dengan lebih dari 200 perusahaan yang bernaung di bawahnya mencakup berbagai sektor. Ia pun berharap kepengerus baru mampu meningkatkan kontribusi dan profesionalisme dalam dunia penempatan tenaga kerja.