Quo Vadis Indonesia-Sentris

Indonesia sentris menjadi janji pemerintahan yang ingin tampil populis. Sayangnya hingga rezim segera berganti, janji Indonesia sentris tidak sepenuhnya terealisasi.

Tata kelola ekonomi politik masih berat berpihak pada Jakarta. Jangankan Indonesia sentris, Jawa sentris pun masih belum tercapai. 

Menurut data BPS, PDRB Jakarta lima kali lipat provinsi tetangga. Begawan ekonomi, Prof Emil Salim pernah mengkritik pembangunan yang tidak tepat sasaran, karena justru terfokus pada wilayah yang kurang membutuhkan.

Mewujudkan negara adil dan makmur adalah amanat konstitusi. Para Bapak Pendiri Bangsa juga berjanji pemerintah negara Indonesia akan memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial.

Ekonom Amerika Serikat mengajukan argumentasi, kegagalan menjadi bangsa yang maju dipicu absennya sistem ekonomi dan politik yang inklusif. 

Pemeratan ekonomi dan pembangunan jadi salah satu alasan pemindahan ibuota negara ke Kalimantan. Menyebar magnet pertumbuhan ekonomi, dijadikan solusi untuk menciptakan inklusivitas ekonomi.
 

Baca juga: Wapres Ingin Papua Selatan Memancarkan Kesejahteraan hingga Keadilan

Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan demokrasi Indonesia bukan ala barat yang hanya menjamin keadilan politik. Namun juga harus menjamin persamaan ekonomi keadilan sosial.

Pakar Tata Kota Inggris mencetuskan mengeluarkan kelas sosial bawah dari kawasan urban, dengan membangun kawasan kumbuh menjadi kawasan elite.

Apakah seperti ini model Pembangunan di negara Pancasila?

Indonesia sentris tidak hanya janji pemerataan, namun juga soal keadilan. Indonesia adalah satu negara untuk semua, begitu janji para Bapak Bangsa. 

Bukan hanya untuk golongan bangsawan, bukan hanya untuk kaum terdidik, Indonesia merdeka juga untuk kaum marhaen seperti sarinem dan Samiun yang hanya punya satu tikar, satu periuk, dan tinggal digubuk.