Sidang Kasus Kuota Haji Hadirkan Ahli Keuangan Negara

11 November 2026 10:50

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan ini, tim penasihat hukum menghadirkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019–2022, Agung Firman Sampurna, sebagai ahli keuangan negara.

Kehadiran Agung Firman bertujuan untuk membedah keabsahan unsur kerugian keuangan negara sebagaimana termuat dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Agung menilai dari aspek akuntansi dan perbendaharaan bahwa persoalan ketidaksesuaian kuota haji tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Ia menjelaskan, dana haji pada hakikatnya merupakan kekayaan pihak lain atau milik jemaah yang dicatat sebagai liabilitas, bukan bagian dari keuangan negara.

Selain itu, ia menegaskan dugaan suap maupun jual-beli kuota haji tidak berdampak langsung terhadap berkurangnya uang, surat berharga, ataupun barang milik negara.
 



Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang dijadikan dasar dakwaan oleh JPU, Agung menyoroti adanya dugaan cacat prosedural formal. Menurutnya, LHP tersebut tidak memenuhi enam prosedur formal pemeriksaan sesuai ketentuan hukum acara dan sistem manajemen pemeriksaan BPK. Akibatnya, keabsahan laporan tersebut sebagai alat bukti sah dinilai patut diuji di persidangan.

Sementara itu, kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas, Dodi S. Abdulkadir, menyatakan kehadiran Agung Firman diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada majelis hakim mengenai konstruksi hukum keuangan negara dalam tata kelola haji.

"Kami menghadirkan ahli perhitungan kerugian negara, Bapak Dr. Agung Firman, mantan Ketua BPK 2019–2022, untuk memberikan pencerahan mengenai apa itu keuangan negara, kekayaan negara, kedudukan keuangan yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta status kuota dalam akuntansi pemerintahan," ucap Dodi dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Rabu, 11 November 2026.

Dodi berharap, majelis hakim dapat memahami persoalan ini secara objektif dan kontekstual berdasarkan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

(Nopita Dewi)


Close Ads X
Close Ads X