11 November 2026 10:50
Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan ini, tim penasihat hukum menghadirkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019–2022, Agung Firman Sampurna, sebagai ahli keuangan negara.
Kehadiran Agung Firman bertujuan untuk membedah keabsahan unsur kerugian keuangan negara sebagaimana termuat dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Agung menilai dari aspek akuntansi dan perbendaharaan bahwa persoalan ketidaksesuaian kuota haji tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Ia menjelaskan, dana haji pada hakikatnya merupakan kekayaan pihak lain atau milik jemaah yang dicatat sebagai liabilitas, bukan bagian dari keuangan negara.
Selain itu, ia menegaskan dugaan suap maupun jual-beli kuota haji tidak berdampak langsung terhadap berkurangnya uang, surat berharga, ataupun barang milik negara.