4 November 2026 18:44
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pada persidangan kali ini, tim penasihat hukum menghadirkan delapan saksi di hadapan majelis hakim.
Delapan saksi tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ulama, pengusaha biro perjalanan haji, hingga mantan petugas haji pada era kepemimpinan Yaqut. Yaqut tiba di pengadilan sekitar pukul 10.00 WIB dengan pengawalan ketat petugas dan iringan selawat oleh anggota Banser sebelum memasuki Ruang Sidang Muhammad Hatta Ali.
Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Yaqut menyalahgunakan wewenang terkait pembagian tambahan kuota haji tahun 2024. Masalah utama yang dipersoalkan adalah skema alokasi tambahan kuota yang dibagi seimbang (50:50) antara kuota haji reguler dan khusus, yakni masing-masing 10.000 orang. Jaksa menyebut penyimpangan kebijakan tersebut merugikan keuangan negara hingga Rp622,9 miliar.
Menanggapi dakwaan itu, Yaqut menyatakan pembagian kuota tambahan tersebut telah melalui kajian mendalam serta mempertimbangkan fakta di lapangan pada penyelenggaraan haji 2023 dan 2024, terutama kondisi di Muzdalifah, Arafah, dan Mina.
"Semua melalui pertimbangan-pertimbangan. Termasuk ketika ada pembagian kuota 10.000–10.000 di tahun 2024, itu berbasis kajian, berbasis fakta, dan tentu satu-satunya pertimbangan yang paling utama adalah menjaga keselamatan jiwa jemaah," kata Yaqut dalam tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Rabu, 4 November 2026.