Kementerian Pertanian berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk serta dan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dengan melibatkan Ombudsman. Upaya ini untuk menyikapi gangguan rantai pasok bahan baku pupuk global yang berdampak pada ketersediaan pupuk dalam negeri.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat koordinasi pengelolaan dan pengawasan pupuk bersubsidi 2023 di IPB International Center Kota Bogor mengungkapkan, dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI telah disepakati untuk melakukan perubahan kebijakan pupuk bersubsidi melalui Permentan No.10/2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil mengatakan, kementerian pertanian melibatkan Ombudsman RI dan tim Satgassus pencegahan korupsi Polri untuk mengawasi distribusi pupuk subsidi untuk petani.
Ia menyebut, peran Ombudsman diperlukan untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, di antaranya perbaikan dalam perencanaan kebijakan pupuk bersubsidi termasuk desain anggaran dalam program pupuk bersubsidi, perbaikan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi, pendataan, penyaluran dan penebusan serta pengawasan oleh KP3.
Diketahui, perubahan kebijakan pemerintah dalam permentan No.10/2022 meliputi perubahan jenis pupuk semula urea, SP36, ZA, NPK, organik menjadi urea. Perubahan peruntukan menjadi melakukan usaha tani dengan lahan paling luas dua hektar untuk sembilan komoditas pangan pokok dan strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao.
