Tenaga Kerja Asing di Proyek Ibu Kota Nusantara

Proyek Ibu Kota Negara menjadi program strategis Presiden Joko Widodo dengan anggaran lebih dari Rp62 triliun. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, dengan anggaran sebesar itu dibutuhkan kerja sama dengan ahli tenaga kerja asing agar mendapatkan kualitas yang bagus dan proses transfer teknologi serta pengetahuan diharapkan dapat terjadi. 

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tegas mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan kerja sama dengan ahli-ahli tenaga asing, untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pasalnya, projek IKN adalah sebuah program strategis Presiden Jokowi yang beranggaran besar. Dari kantong APBN, rencananya pemerintah menggelontorkan dana untuk Infrastruktur sekitar Rp62,27 triliun, untuk periode 2020-2024. Dengan anggaran yang besar, maka Luhut berharap kualitas pekerjaannya juga bagus. 

"Saya sudah lapor ke Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti rencana presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus." ucap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun pernyataan tersebut ditepis Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono. Menurut Basuki belum ada keputusan soal pengunaan mandor atau tenaga kerja asing di IKN. Hal tersebut masih sebatas wacana.  

Direktur Bina Konstruksi Kementerian PUPR Arief Dienaputra mengatakan, pengunaan tenaga kerja asing mungkin dapat dikerahkan apabila dalam suatu proyek memerlukan teknologi terbaru yang belum dikuasai oleh tenaga kerja dalam negeri. Tenaga kerja asing nantinya akan melakukan pertukaran informasi untuk menambah keahlian para tenaga kerja dalam negeri.