Alur Tindakan MPR Mengisi Kekosongan Jabatan Wapres

13 November 2026 08:25

Jakarta: Pascamenerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, maka MPR akan mengambil sejumlah langkah terkait pengisian kekosongan jabatan Wapres. Berikut alur tindakan MPR dalam pengisian kekosongan jabatan Wapres.

Dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan disempurnakan dalam Pasal 46-49 Undang-Undang No. 17 tahun 2014 serta Pasal 134-142 Peraturan MPR No. 1 tahun 2024 tentang tata tertib di MPR. Lalu tahap satunya, ini merupakan rapat gabungan yang akan dilakukan oleh MPR, kami akan hadirkan dalam infografis selanjutnya.

Tahap I: Rapat gabungan MPR


Batas waktunya paling lama adalah 3x24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan yang mana tadi sudah diumumkan oleh Ketua MPR RI sejak pukul 11.15 waktu Indonesia Barat ketika Gibran menyatakan mundur secara resmi kepada MPR. MPR kemudian menyelenggarakan rapat gabungan dan rapat gabungan ini pun menentukan jadwal untuk sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti. Ini tertuang dalam Pasal 134 tata tertib MPR.


Tahap II: Pemberitahuan kepada presiden


Tahapan selanjutnya di tahap dua, ini adalah pemberitahuan kepada Presiden. Batas waktunya paling lama adalah 3x24 jam setelah rapat gabungan di mana pimpinan MPR menyampaikan surat pemberhentian kepada Presiden mengenai hasil keputusan rapat gabungan dan kemudian surat tersebut akan dilengkapi dengan jadwal sidang paripurna dan persyaratan calon wakil presiden. Ini tertuang dalam Pasal 135 tata tertib MPR.

Tahap III: Pengajuan calon wapres


Tahap yang ketiga, merupakan pengajuan calon wakil presiden. Batas waktunya ini adalah merupakan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR. Kemudian Presiden ini mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR beserta dengan kelengkapan dan persyaratannya. MPR kemudian membentuk tim untuk memverifikasi dan verifikasi ini dilakukan melalui rapat gabungan paling lama 2x24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon dilakukan. Hal ini pun tertuang dalam Pasal 136 tata tertib MPR.


Tahap IV: Verifikasi calon wapres


Barulah selanjutnya akan memasuki tahap keempat, ini merupakan tahapan verifikasi calon wakil presiden di mana batas waktunya paling lama adalah 7 hari sejak penyerahan kelengkapan persyaratan calon. Yang pertama yang dilakukan adalah tim verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon. 

Adapun hasil verifikasi pun dilaporkan dalam rapat gabungan dan apabila terdapat kekurangan persyaratan maka pimpinan MPR akan meminta Presiden untuk melengkapinya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Barulah kemudian pimpinan MPR ini akan menetapkan kedua calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan. Hal ini pun tertuang dalam Pasal 137 dan 139 di tata tertib MPR.

Tahap V: Sidang paripurna pemilihan wapres


Barulah setelah semua persyaratan ini memenuhi syarat, akan masuk ke tahapan selanjutnya. Di tahapan kelima, yaitu sidang paripurna untuk pemilihan wakil presiden. Kami akan hadirkan di infografis di mana batas waktunya paling lama adalah 60 hari sejak terjadinya kekosongan masa jabatan. Dalam hal ini, artinya sampai dengan maksimal sekitar 10 Januari 2027. 

MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden. Kedua calon ini akan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dan anggota MPR akan memilih satu dari dua calon yang diusulkan untuk menjadi wakil presiden. Calon yang memiliki suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. 

Apabila perolehan suara sama, maka pemilihan diulang satu kali dan jika hasilnya tetap sama, maka Presiden memiliki hak untuk memilih salah satu dari kedua calon. Hal ini pun tertuang dalam Pasal 140 di tata tertib MPR.


Tahap VI: Penetapan dan pelantikan wapres


Selanjutnya, ketika sudah terpilih akan memasuki tahap keenam di mana ini merupakan tahapan penetapan dan pelantikan wakil presiden. Yang pertama, wakil presiden terpilih ditetapkan melalui ketetapan MPR. Kemudian, MPR melaksanakan pelantikan wakil presiden dalam sidang paripurna di MPR. Ini pun diatur dalam Pasal 141 sampai dengan 142 tata tertib MPR.

Sumber: Redaksi Metro TV

(Wijokongko)


Close Ads X
Close Ads X