40 Ribu Rumah Telah Dibangun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Jakarta: Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga 20 Oktober 2024, tercatat telah dibangun sekitar 40 ribu unit rumah. Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait usai menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa, 14 Januari 2025.  

Maruarar menyebut, pembangunan rumah akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari kasus korupsi, aset BLBI, serta hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang. Semua lahan tersebut akan dikelola melalui Bank Tanah untuk memastikan skema pembangunan yang legal dan berkeadilan.  
 

Baca Juga: BP Tapera dan BTN Diminta Siapkan Simulasi Perhitungan Perubahan Proporsi KPR FLPP

"Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari kejaksaan agung dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang dan berbagai jenis lainnya," ujar Maruarar dikutip dari Headline News Metro TV pada Selasa, 14 Januari 2025.

Pemerintah juga membahas percepatan proses perizinan dalam rapat bersama Presiden Prabowo tersebut. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), akan dipangkas dari waktu 45 hari menjadi hanya 10 hari. Langkah ini diharapkan mempercepat realisasi pembangunan perumahan.  

Fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan perumahan untuk MBR dan kebijakan pro rakyat yang terkait dengan pemukiman.  

"Kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan ya terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah MBR," tambah Maruarar.  


(Tamara Sanny)