Ilustrasi BP Tapera. Foto: MI/Vicki Gustiawan.
Annisa Ayu Artanti • 13 January 2025 11:34
Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan BTN segera menyiapkan simulasi perhitungan untuk perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.
"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220 ribu unit menjadi untuk 320 ribu unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Ara dalam rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025, dikutip Senin, 13 Januari 2025.
Ara menyatakan, sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25. Ia ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50 agar menciptakan penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.
Dia juga berharap perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.
"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," ucap Ara.
(1).jpg)
Ilustrasi perumahan. Foto: Kementerian PUPR
BP Tapera kolaborasi dengan perbankan
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.
"Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut," kata Heru.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut.
Menurut Ateh, perubahan proporsi KPR FLPP tersebut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Tinjauan dan Audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," ujar Ateh.
Streaming