Jokowi Imbau Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret

Jakarta: Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menganjurkan kepala daerah dari PDIP untuk tetap menghadiri kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Mereka telah diundang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyamakan persepsi dalam melayani kepentingan rakyat.

"Ya semestinya datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Bukan untuk yang lain," kata Jokowi, dalam program Metro Hari Ini Metro TV, Jumat, 21 Februari 2025.

Saat ditanya terkait kondisi tersebut merupakan dampak iklim politik di Indonesia, Jokowi menuturkan hal itu sudah biasa. "Ya biasa," ungkapnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri geram terhadap penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia langsung menerbitkan surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP, Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Ada dua poin instruksi yang dikeluarkan Megawati kepada para 'petugas partainya'.
 

Baca: Jokowi Komentari Larangan Retret dari Megawati, PDIP: Bukan Urusan Orang Luar

Dalam salah satu poinnya, Megawati melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti retret di Magelang. Retret bersama Presiden Prabowo Subianto itu dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati, dilansir dalam surat instruksinya.

Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta tetap menjaga komunikasi sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," ujar dia.

Surat instruksi ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Tepatnya, tak lama setelah Hasto resmi menjadi tahanan KPK.