Ini Delapan Agenda Prioritas APBN 2026

Jakarta: Pemerintah dan DPR telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pelaksanaan APBN 2026 nantinya akan diarahkan untuk melaksanakan delapan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Delapan agenda prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa-koperasi-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
 
Untuk mendukung agenda tersebut, dialokasikan anggaran besar di antaranya Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.
 
Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% PDB. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%, inflasi akan dikendalikan di level 2,5%, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9%, dan nilai tukar berada di sekitar Rp16.500 per Dollar AS.  
 

Perlindungan Sosial

Menkeu Purbaya menyatakan bahwa pemerintah juga tetap membelanjakan anggaran negara untuk perlindungan sosial yang mencapai Rp508,2 triliun. 

Nilai sebesar tersebut dipergunakan untuk memperkuat data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) dan sinergi dengan program lain untuk memutus rantai kemiskinan. 

Seperti diketahui, pemerintah telah menyepakati APBN 2026 defisit sebesar Rp689,1 triliun atau naik 2,68% di banding periode sebelumnya. Defisit tersebut disebabkan karena belanja negara dipatok sebesar Rp3.842,7 triliun, sementara pendapatan negara Rp3,153,6 triliun.

Menkeu sendiri meminta publik untuk tidak takut terhadap defisit APBN 2026 tersebut.

"APBN 2026 didisain untuk mendorong aktivitas ekonomi sehingga bisa berputar lebih depat dan tumbuh lebih tinggi. Dengan demikian sektor riil bisa bergerak dan daya beli masyarakat meningkat," kata Purbaya.
 
Sementara itu Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa APBN 2026 akan menjadi senjata fiskal dalam rangka menghadapi tantangan ke depannya. Dia menegaskan APBN 2026 menjadi modal penting membalikkan keadaan memulai kebangkitan dan revitalisasi industri nasional.

"Pada saat yang sama kita menempatkan APBN sebagai penggerak, bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah, rantai logistik, transportasi, pariwisata," kata Said.

Sumber: Redaksi Metro TV