Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan telah menyiapkan mekanisme khusus untuk menanggulangi biaya korban keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut ada dua pola penanganan yang disesuaikan dengan status yang ditetapkan pemerintah daerah.

Daerah yang menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) dapat mengajukan klaim pembiayaan ke pihak asuransi. Sementara itu, untuk daerah yang tidak menetapkan KLB, seluruh biaya perawatan korban ditanggung langsung oleh BGN. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan medis bagi ribuan siswa yang terdampak tetap berjalan tanpa hambatan.

“Ketika pemerintah kota atau kabupaten menetapkan KLB, maka pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya ke asuransi. Bagi daerah yang tidak menetapkan KLB, seluruh biaya sejauh ini ditanggung BGN,” ujar Dadan, dalam program Metro Siang Metro TV, pada Jumat, 3 Oktober 2025.

Selain penanganan biaya, BGN juga mempercepat prosedur sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sertifikat tersebut dipandang penting untuk memastikan kelayakan fasilitas pengolahan makanan, sekaligus mencegah insiden keracunan serupa terulang.