Celios Kritisi Usulan Genjot Penerimaan Negara Lewat Kasino

Legislator di Komisi XI DPR RI melempar wacana membuka jalan bagi pendirian kasino legal demi menggenjot penerimaan negara. Wacana tersebut muncul di tengah gencarnya pelarangan judi online, penyitaan mesin slot ilegal hingga imbauan soal bahaya berjudi. 

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengkritik wacana tersebut. Menurutnya, masih banyak cara yang lebih elegan untuk menambah penerimaan negara. 

"Indonesia berbeda dengan Arab Saudi, berbeda juga dengan Makau dan negara-negara lain. Untuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebetulnya masih banyak alternatif lain yang jauh lebih efektif dan bisa dioptimalkan," tegasnya. 

Sektor batubara, kehutanan dan perikanan, hingga optimalisasi barang milik negara disebut bisa menjadi alternatif. "Jadi ada banyak cara lain yang jauh lebih intelektual, elegan untuk meningkatkan penerimaan negara," kata Media. 

Media juga menyoroti wacana untuk melegalkan kasino harus disertai dengan pertimbangan yang sangat matang. Ini penting untuk menghindari skandal-skandal yang berpotensi muncul seperti di Korea Selatan dan Bangladesh. 

"Ini menurut saya salah satu pilihan yang sangat berisiko," ucapnya. 

Sebelumnya, usulan melegalkan kasino kembali mengemuka dari anggota Komisi XI DPR RI saat rapat kerja bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar Galih Kartasasmita mengusulkan solusi baru untuk membantu meningkatkan pemasukan negara selain dari sektor pariwisata dan pajak. Galih mengusulkan agar pemerintah membuka kasino legal seperti yang dilakukan Uni Emirat Arab untuk menambah pemasukan negara.

Menurutnya, ada kemiripan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab di beberapa aspek seperti melimpahnya sumber daya alam hingga di bidang penyedia jasa, sehingga memungkinkan Indonesia juga bisa membuka kasino legal untuk menambah pemasukan negara.

“Mungkin, mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin sudah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab jalanin kasino, itu kan maksudnya mereka kan out of the box gitu lembaga dan kementerian dan lembaganya out of the box,” kata Galih dikutip dari Primetime News Metro TV, Senin, Rabu 14 Mei 2025.

Kasino di Indonesia masih sering dikait-kaitkan dengan hal negatif. Mendengar usulan dari anggota dewan itu tentunya akan menuai reaksi beragam dari masyarakat. Sebab Indonesia memiliki norma hukum dan sosial yang ketat terhadap praktik perjudian. Hingga kini usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.