Pemprov DKI Pastikan PT KCN Bertanggung Jawab ke Nelayan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sudah bertemu dengan pihak PT KCN sebagai pengelola, dan meminta perusahaan tersebut untuk menyediakan program CSR untuk warga.

“Kemarin sudah ada pertemuan antara pemerintah DKI Jakarta, perusahaan yang mendapatkan izin untuk membangun tanggul laut itu dan juga dengan KKP, disepakati bahwa aktivitas nelayan diberikan keleluasaan untuk tetap bisa dilakukan, dan perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dikutip dari tayangan Metro Siang, Metro TV, Senin, 15 September 2025.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. 

“Sehingga dengan demikian, secara prinsip simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara nelayan, perusahaan, dan juga tentunya pemerintah DKI yang nanti di tempat itu akan menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta.” ungkapnya.
 

Baca juga: Nusron: Izin Reklamasi Tanggul Beton Cilincing di KKP

Sebelumnya, media sosial dihebohkan adanya tanggul beton di kawasan pesisir wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul tersebut terekam dalam video yang diunggah dalam akun Instagram @cilincinginfo.

Video itu terekam oleh seorang nelayan dari atas perahunya. Tampak beton dengan panjang 2 hingga 3 kilometer yang seolah membelah perairan di pesisir utara Jakarta. Nelayan tersebut mengungkap harus memutar jauh untuk menuju lautan demi bisa mencari ikan.

"Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Ini kurang lebih ada 2–3 kilometer panjangnya. Awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," ungkap seorang nelayan dalam video.