Ribuan guru honorer calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) di Cianjur, Jawa Barat menduduki ruang utama rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur. Mereka melakukan audiensi dalam penolakan penundaan penerbitan SK PPPK.
Massa juga mendesak agar DPRD dan pemerintah daerah (Pemda) Cianjur segera beraudiensi dengan pemerintah pusat agar penundaan SK PPPK ditolak dan secepatnya diterbitkan.
Ada sekitar 2.000 guru honorer calon PPPK menyampaikan penolakan keras terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menunda penerbitan SK PPPK hingga Maret 2026. Kebijakan ini dianggap merugikan khususnya bagi kalangan guru honorer yang hanya tinggal menunggu nomor induk pegawai atau NIP dan SK PPPK.
Sementara itu, menurut koordinator aksi Abdurrahman Santoso pihaknya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Komisi I DPRD Cianjur yakni tolak dan cabut Surat BKNRI terkait penyesuaian jadwal
seleksi ASN kebutuhan tahun 2024, kembalikan regulasi jadwal dan tahapan seleksi PPPK, mendesak pemerintah daerah agar secepatnya menyelesaikan keterlambatan administrasi, melakukan audiensi dengan pemerintah pusat agar tetap menyelesaikan status seluruh guru honorer, dan menerbitkan SK PPPK sesuai regulasi yang berlaku sebelumnya.
Streaming