Menko Zulhas: RI Berhasil Swasembada 8 Komoditas Pangan

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, meski kebutuhan untuk sektor industri masih harus dipenuhi melalui impor.

“Pangan kita sudah berhasil swasembada di 8 komoditas untuk pakan. Beras sudah penuh swasembada. Jagung untuk pakan dan makan,” kata Zulkifli Hasan dalam acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita yang diselenggarakan Metro TV di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026, dikutip dari tayangan Live Event Metro TV. 

Ia mengatakan komoditas lain yang telah mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri antara lain gula untuk konsumsi, garam konsumsi, telur, dan ayam. Menurutnya, sejumlah komoditas yang sebelumnya bergantung pada impor kini sudah dapat diproduksi sendiri.

“Gula yang untuk makan itu kita udah bisa sendiri, yang tadinya impor semua sekarang bisa sendiri. Garam untuk yang kita makan kita juga sudah cukup untuk sendiri. Telur dan ayam cukup untuk sendiri, ada delapan item,” ujarnya.

Namun, Zulkifli mengatakan kebutuhan komoditas untuk sektor industri masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Gula industri, garam industri, serta jagung untuk kebutuhan industri, termasuk bahan untuk gula dan obat, masih harus didatangkan dari luar negeri.

“Tetapi untuk industri seperti gula belum bisa. Garam juga ada untuk industri itu kita belum bisa, masih kita impor. Ini yang masih kita kejar ya. Jagung juga ada untuk industri ada yang untuk gula obat dan lain-lain itu kita masih impor. Tetapi bertahap kita akan kejar itu,” katanya.

Selain capaian swasembada, Zulkifli menyoroti kenaikan nilai tukar petani. Ia menyebut angka tersebut meningkat dari 116 menjadi 131.

“Nah yang kedua, nilai tukar petani sudah naik dari 116 sekarang 131 artinya makmur. Itu kita anggap berhasil. Tapi belum yang kokoh. Kita inginkan yang kokoh,” ujar Zulkifli.

Untuk memperkuat sektor pertanian, pemerintah mengembangkan varietas baru padi dengan produktivitas tinggi. Pemerintah juga menyiapkan manajemen pertanian modern serta mekanisasi.

“Kita lagi mengembangkan varietas baru padi agar produktivitas tinggi, juga sedang kita persiapkan manajemen pertanian yang modern juga mekanisasi. Jadi terus ini berlanjut,” tuturnya.

Di sisi lain, sektor perikanan masih menjadi pekerjaan rumah. Zulkifli menyebut nilai tukar nelayan saat ini berada di angka 103, jauh di bawah nilai tukar petani yang mencapai 131.

“Tugas kita tahun ini dan tahun depan kita bangun besar-besaran agar nilai tukar nelayan 103. Bayangin, padi udah 131 nelayan masih 103, jauh sekali. Ini kita akan kejar tahun depan 120, berbagai program yang kita lakukan,” katanya.

Zulkifli juga mengatakan pemerintah ingin memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa untuk menekan urbanisasi. Salah satunya dilakukan melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). 

“Yang ketiga tentu tidak mudah kita ingin memperkuat basis-basis pusat pertumbuhan ada di desa-desa, tidak hanya kota. Agar mencegah juga urbanisasi anak-anak muda kita lari dari desa ke kota-kota,” ujarnya.

Ia menyebut pembangunan koperasi tersebut masih dalam proses. Dari sekitar 80 ribu koperasi yang ditargetkan, pemerintah berharap sekitar 30 ribu sudah berjalan dan operasional hingga akhir tahun.

“Tapi kita bangun pusat-pusat apa namanya pertumbuhan ekonomi melalui koperasi desa dan koperasi merah putih, tidak mudah, 80 ribu. Ah ini masih on progress saya kira sampai akhir tahun ini mudah-mudahan 30 ribu kita bisa berjalan sudah bisa operasional,” kata Zulkifli.

Terkait tantangan menuju swasembada pangan, Zulkifli mengakui proses tersebut tidak mudah. Salah satu kendala yang disorot adalah birokrasi yang rumit.

“Oh tidak mudah. Ya buktinya kita kan 80 tahun gak berhasil. Nelayan kita nilainya 103, tidak mudah ya. Satu tentu ada soal-soal birokrasi yang yang rumit ya,” ujarnya.

Ia mencontohkan tata kelola pupuk subsidi yang sebelumnya memiliki sekitar 145 aturan. Selain itu, pengelolaan sampah juga melibatkan banyak tingkatan pemerintahan dan kementerian.

“Seperti pupuk itu ada 145 aturan. Sampah, pengelolaan sampah. Sampah itu ada pemerintah kabupaten, ada DPRD, ada provinsi, ada pusat, ada antarkementerian, ya rumit sekali,” katanya.

Zulkifli mengatakan koordinasi menjadi salah satu tugas utama kementerian koordinator untuk memastikan kebijakan Presiden berjalan.

“Oleh karena itu perlu ada koordinasi. Ya itu tugas saya memastikan menteri koordinator itu tugasnya memastikan kebijakan presiden berjalan dengan baik. Ya kalau ada hambatan ada bottlenecking itu kami selesaikan,” tuturnya.

Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan program pencampuran bahan bakar nabati E20. Menurut Zulkifli, persiapan dilakukan melalui perluasan perkebunan tebu dan tanaman singkong.

“Tapi tebu sekarang pak mentan dan pak pak apa pak Bahlil sedang mempersiapkan wilayah-wilayah mana untuk mengembangkan itu sehingga kita bisa paling kurang E20 dulu,” katanya.

Ia menyebut kebutuhan lahan untuk mencapai E50 sekitar dua juta hektare. Sementara untuk E20, pemerintah memperkirakan membutuhkan sekitar 500 ribu hektare.

“Ya ya ada dua juta yang diperlukan agar kita bisa mencapai E50. Untuk dua juta itu bisa E50. Ya kalau 20 itu kira-kira kita perlu kira-kira 500 ribu hektar,” ujar Zulkifli.

Zulkifli mengatakan target pengembangan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu tiga tahun.

“Menteri ESDM Pak Bahlil mengatakan tiga tahun,” pungkasnya.