Yusril Ihza Mahendra akan jadi Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yusril Ihza Mahendra menyatakan dirinya siap jika diminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Koordinator (Menko) di Bidang Hukum dan HAM. Yusril adalah satu dari sejumlah sosok yang dipanggil Prabowo untuk diminta menjadi menteri kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya bertemu Pak Prabowo singkat sekali tidak sampai tiga menit karena memang sudah kenal sejak puluhan tahun lalu. Saya ditanya, apa siap bapak membantu saya? Saya jawab saya siap membantu Bapak Prabowo. Yang beliau tugaskan bidang saya sendiri sebenarnya terkait hukum dan hak asasi manusia (HAM)," kata Yusril.
 

Baca: Dipanggil Prabowo, Abdul Mu'ti Diminta Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

"Sekarang ini ditarik ke atas jadi Menko yang mengurusi hukum dan HAM. Yang nantinya akan mengurusi lembaga-lembaga pemerintah lainnya seperti imigrasi dan lembaga pemasyarakatan. Termasuk Kejaksaan, Kepolisian, kecuali KPK karena KPK independen," imbuhnya.

Mengenai perbedaan urusan hukum dan HAM dengan politik, hukum, dan keamanan (Polhukam), Yusril mengatakan ada kemungkinan dipecah. "Ada kemungkinan anatara hukum dan HAM dan Polhukam dipecah karena lingkup tugas yang cukup besar. Menko Hukum dan HAM dipisahkan dengan politik dan keamanan," ucap Yusril.
 

Baca: Gibran Dukung Pertemuan Megawati dan Prabowo

Yusril mengatakan dirinya menganggap tugas dan kementerian baru yang akan dia jalani bukanlah tugas berat. Ia juga menuturkan telah menandatangani pakta integritas sebelum pertemuan hari ini.

"Tidak ya, sebenarnya dahulu pun saya sudah menangani masalah yang sama dibawah koordinasi Menko Polhukam. Sudah saya tandatangani pakta integritas pada beberapa pertemuan yang lalu, jadi hari ini tidak ada," pungkas Yusril.