Prabowo Dorong Startup dan Pengusaha Lokal Naik Kelas via Bursa

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan kredibilitas bursa saham Indonesia, termasuk ketegasan dalam memberikan sanksi bagi para pelanggar aturan. Langkah selanjutnya, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi pasar modal melalui proses demutualisasi. Hal ia sampaikan dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat, 14 Agustus 2026. 

"Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia," ujar Prabowo dalam tayangan Live Event Metro TV, Jumat, 11 Agustus 2026.

Menurutnya, visi besar ini bukan sekadar soal angka pertumbuhan, melainkan soal keadilan ekonomi. Prabowo menginginkan pasar modal menjadi sarana bagi perusahaan rintisan (startup) dan pengusaha lokal untuk naik kelas.

Dengan akses yang lebih baik untuk menambah ekuitas dan modal di bursa yang sehat, pengusaha nasional diharapkan mampu memperbesar skala usaha dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

"Pasar modal yang bekerja dengan baik ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas. Menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya," pungkas Prabowo.
 

Selain itu, Prabowo berencana membangun Indonesia Reference Price. Kebijakan ini bertujuan agar Indonesia memiliki harga referensi sendiri untuk berbagai komoditas utama ekspor nasional, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bursa luar negeri.

"Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia," ujar Prabowo.

prabowo menjelaskan bahwa melalui sistem ini, seluruh elemen ekonomi, mulai dari produsen, petani, eksportir, hingga investor, akan dipertemukan dalam satu ekosistem yang terawasi secara ketat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan data transaksi yang lebih transparan dan secara efektif mempersempit ruang bagi praktik penipuan.