Jakarta: Coba kita bayangkan, seminggu sekali jalanan Ibu Kota lebih lengang, bukan karena libur, tapi karena kebijakan kerja dari rumah atau work from home satu hari dalam sepekan. Di tengah harga minyak dunia yang fluktuatif dan juga tekanan subsidi energi yang makin berat, pemerintah kemudian mulai mencari cara paling sederhana, yaitu mengurangi mobilitas. Namun, apakah sesederhana itu?
Latar belakang
Wacana WFH, memang berkaitan langsung dengan dua isu besar, yaitu adalah tekanan subsidi, kemudian juga ketergantungan impor. Ketika harga minyak dunia naik, beban subsidi BBM di Indonesia ikut tertekan.
Sebagai negara net importer, Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global. Nah, kenaikan ini juga bisa memicu inflasi dan menekan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, produksi minyak domestik berada di kisaran sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan kita mendekati 1 juta barel per hari.
Artinya, selisihnya harus ditutup lewat impor. Dan di sinilah kemudian logika kebijakannya masuk, kalau konsumsi bisa ditekan, ketergantungan juga ikut ditekan. Apalagi sekitar 1 per 3 konsumsi energi nasional berasal dari sektor transportasi, itu dasarnya.
Lalu,
Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, jika kebijakan WFH satu hari ini berjalan efektif setelah lebaran, maka konsumsi BBM nasional bisa ditekan secara signifikan. Simulasi awalnya adalah potensi penghematan bahkan bisa mendekati 20% jika diasumsikan 1 dari 5 hari kerja tidak ada mobilitas.
Kalau misalnya kita breakdown, dalam seminggu ada 5 hari kerja aktif, kalau 1 hari di antaranya adalah WFH, berarti ada potensi pengurangan mobilitas sekitar 20?ri hari kerja.
Artinya, kendaraan pribadi berkurang di jalan, konsumsi BBM harian turun, dan beban subsidi ikut terkoreksi. Namun, ini hitungan kasar. Menkeu juga bilang, ini hitungan kasar, bukan proyeksi real nasional.
Efektifitas nyatanya sangat bergantung pada berapa banyak sektor yang benar-benar bisa menerapkan WFH, kemudian seberapa disiplin pelaksanaannya. Beberapa studi juga menunjukkan dampak realnya bisa jauh lebih kecil jika diterapkan terbatas dan kuncinya ada di perilaku. Kalau orang benar-benar berada di rumah artinya hemat, tapi kalau orang atau juga dengan adanya work from home ini kemudian berubah jadi work from anywhere, ini belum tentu hemat juga, bahkan ada khawatiran.
WFH justru berubah jadi mobilitas ke tempat wisata, long weekend effect. Nah, implementasinya nggak bisa sembarangan juga. Pertama, ada kajian tentang sektor, pemerintah perlu memetakan pekerjaan mana yang bisa WFH tanpa mengganggu pelayanan publik.
Karena jelas tidak semua bisa. Tenaga kesehatan, transportasi, dan layanan publik tetap harus berjalan. Kedua, kemudian soal fleksibilitas juga.
Mekanisme
Berkenaan dengan WFH ini dirancang satu hari dalam sepekan, dan kemungkinan besar ini difokuskan pada ASN serta pekerja kantoran tertentu. Ketiga, kemudian fokus wilayahnya. Kebijakan ini kemungkinan akan menyasar wilayah misalnya Jabodetabek, yang memiliki tingkat konsumsi BBM dan kemacetan paling tinggi.
Kalau efektif, baru bisa nanti diperluas ke daerah lain. Kalau kebijakan ini berjalan optimal Pak Mirsa, dampaknya sebenarnya bisa cukup besar. Pertama, penghematan BBM.
Dampak
Bayangkan jutaan kendaraan tidak bergerak dalam satu hari, ini mengurangi konsumsi secara nasional bisa signifikan.
Kedua, kemudian transformasi cara kerja. Ini bukan sekedar cuma libur tambahan ya, tapi dorongan menuju sistem kerja digital yang lebih efesien dan juga fleksibel. Lalu poin ketiganya, keberlanjutan dalam jangka pendek.
Jadi membantu menstabilkan konsumsi energi, dan juga untuk jangka panjangnya berpotensi memperbaiki kualitas udara di kota besar. Namun sekali lagi, ini semua bergantung sekali pada perilaku masyarakat, jadi bukan sekedar hanya kebijakan dari pemerintah. Indonesia pemerintah ini sebenarnya juga bukan pertama yang menerapkan kerja jarak jauh.
Krisis energi global, negara berhemat
Beberapa negara di Asia, misalnya Thailand, Vietnam, dan Pakistan, dan juga Bangladesh ini pernah mendorong kerja dari rumah, terutama pada saat dulu pandemi atau juga krisis energi. Motivasinya sama, mirip-mirip, mengurangi mobilitas dan menekan konsumsi energi. Namun hasilnya beragam, dari studi International Energy Agency mengungkapkan bahwa promosi UEFA ini bisa mengurangi permintaan minyak global hingga sekitar 250 ribu barel per hari.
Meskipun angka nyata ini tentu bergantung pada berapa banyak pekerja yang bisa melakukan kerja jarak jauh secara rutin. Kemudian juga penelitian dari Cornell University dan juga Microsoft menunjukkan, pekerja yang bisa bekerja dari rumah sepenuhnya ini bisa mengurangi jejak karbon sampai di angka 54 persen dibandingkan pekerja kantor. Namun efek besar ini hanya terasa jika UEFA dilakukan secara teratur, bukan cuma satu hari seminggu.
Di beberapa negara, dampak real UEFA terhadap energi dan emisi juga berbeda. Tergantung pada pola hidup, kondisi rumah dan juga lama dari UEFA-nya. Beberapa studi menunjukkan, pemanasan dan peningin rumah ini bisa menambah konsumsi energi rumah tangga, sehingga reduksi transportasi tidak selalu sebanding dengan penghematan total.
Namun, ini secara umum kerja dari rumah memiliki potensi untuk menjadi bagian dari strategi kerja digital yang lebih fleksibel dan juga berkelanjutan. Kemudian juga meningkatkan keseimbangan kerja, kehidupan dan juga efisiensi kalau didukung dengan infrastruktur teknologi yang memadai. Jadi kesimpulannya, UEFA ini bisa menjadi alat efektif pemirsa untuk mengurangi konsumsi BBM dan emisi di Indonesia jika diterapkan secara teratur.
Namun, keberhasilannya sekali lagi ini sangat bergantung pada perilaku masyarakat, frekuensi UEFA-nya dan juga kesiapan sistem.
Streaming