Dilema Negara Teluk di Pusaran Agresi AS-Israel ke Iran

Ketegangan di kawasan Timur Tengah mencapai titik didih setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan serangan balasan besar-besaran menggunakan pesawat tanpa awak (drone) dan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini dilaporkan menyasar sedikitnya 11 titik strategis yang tersebar di beberapa negara, termasuk Irak, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, hingga Uni Emirat Arab.

Salah satu dampak paling signifikan terjadi di Pangkalan Udara Al Udeid, Qatar. Dalam serangan tersebut, radar strategis AN/FPS-132 milik Amerika Serikat yang diperkirakan bernilai 1,1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) hancur total. IRGC menyatakan bahwa penghancuran radar ini merupakan bagian dari operasi untuk melumpuhkan sistem pengawasan militer AS di kawasan Teluk.

Kerusakan hebat juga dilaporkan terjadi di Pangkalan Udara Syaikh Isa, Bahrain, di mana 20 drone dan tiga rudal menghantam gedung komando utama serta membakar tangki bahan bakar pesawat. Selain itu, markas Armada Kelima AS di Bahrain yang menjadi pusat operasi angkatan laut juga mengalami kerusakan bangunan yang cukup serius.

Meskipun pangkalan militer di wilayah mereka dihujani rudal, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, dan UEA cenderung menunjukkan respons yang pasif dan hanya sebatas kecaman formalitas. Analis Timur Tengah, Muhammad Husein, mengungkapkan bahwa hal ini disebabkan adanya komitmen dari pihak Iran bahwa mereka tidak akan menyerang wilayah kedaulatan negara Teluk, kecuali hanya menargetkan pangkalan militer dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki Amerika Serikat.

"Para petinggi Teluk mulai menyadari bahwa militer Amerika ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Pangkalan yang seharusnya menjadi jaminan keamanan justru kini menjadi 'momok' bagi stabilitas dalam negeri mereka," ujar Husein.
 

Baca juga: Trump Makin Aneh, Tuntut Peran dalam Pemilihan Pemimpin Tertinggi Iran

Di tengah eskalasi ini, Presiden AS Donald Trump menyatakan ambisinya untuk melanjutkan konflik ini selama 4 hingga 5 minggu ke depan. Namun, data di lapangan menunjukkan tekanan ekonomi yang berat bagi Pentagon. Biaya operasional militer AS dalam konflik ini diperkirakan mencapai 1 miliar dolar AS (Rp15,7 triliun) per hari.

Pentagon dikabarkan telah meminta tambahan dana darurat sebesar 50 miliar dolar AS untuk menutup kekurangan biaya akibat kerusakan alutsista dan biaya bahan bakar selama operasi berlangsung. Di sisi lain, tekanan domestik di Amerika Serikat mulai meningkat melalui demonstrasi besar-besaran yang menuntut penarikan pasukan dari kawasan konflik.

Hingga saat ini, negara-negara Teluk dilaporkan mulai mempertimbangkan pendekatan ekonomi, termasuk ancaman penarikan investasi dari Amerika Serikat, sebagai tekanan agar konflik bersenjata ini segera dihentikan melalui jalur diplomasi.

"Perang ini terlalu panjang, sudah lebih dari enam hari, dan pemimpin negara-negara Teluk tidak terbiasa hidup dalam kondisi seperti ini, jadi mereka berusaha agar konflik ini bisa segera selesai, berapapun harganya," jelas Husein.