Tekan Impor Elpiji, Bahlil Usul Anggaran Rp815 Miliar untuk Program Kompor Listrik

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mewacanakan program pembagian kompor listrik kepada masyarakat. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk menekan ketergantungan pada impor elpiji yang kian membebani keuangan negara.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 80% kebutuhan elpiji di Indonesia masih dipenuhi melalui jalur impor. Tingginya angka impor ini berdampak langsung pada terkurasnya devisa negara dan membengkaknya beban subsidi tahunan.
 
"Devisa kita keluar untuk membeli elpiji itu sekitar di atas Rp130 triliun, sementara subsidinya berada di atas Rp80 triliun setiap tahunnya," ujar Bahlil yang dikutip Headline News, pada Rabu 17 Juni 2026.

Bahlil menegaskan bahwa kondisi ketergantungan ini tidak boleh dibiarkan tanpa adanya langkah diversifikasi energi. Salah satu solusi yang didorong adalah transisi ke penggunaan kompor listrik di tingkat rumah tangga.
 

Baca juga: Pagu Indikatif Kementerian ESDM 2027 Ditetapkan Rp27,33 Triliun, Ini Rincian Anggarannya

Berbeda dengan rencana sebelumnya, pemerintah kini fokus pada pengembangan teknologi kompor listrik yang sesuai dengan kapasitas daya listrik masyarakat menengah ke bawah. Target utama program ini adalah warga di daerah, tingkat kecamatan, hingga desa yang memiliki kapasitas daya di bawah 900 VA.

Dalam usulannya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp815 miliar sebagai tahap awal pelaksanaan program ini. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan unit kompor listrik dengan model terbaru yang dirancang agar tetap efisien digunakan pada jaringan listrik berdaya rendah.

"Kita mintanya itu (kapasitas kompor) di sekitar di bawah 900 VA supaya rakyat kita di daerah-daerah bisa menggunakan listrik sesuai kapasitas daya yang mereka miliki," tambah Bahlil.