Pagu Indikatif Kementerian ESDM 2027 Ditetapkan Rp27,33 Triliun, Ini Rincian Anggarannya

Jakarta: Pemerintah menetapkan pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun. Penetapan itu mengacu pada surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tri Winarno mengatakan dari total pagu tersebut, sebanyak Rp22,48 triliun atau sekitar 82 persen dialokasikan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur sektor energi.

"Alokasi ini menjadi bagian dari penguatan ketahanan energi nasional," tegas Tri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 16 Juni 2026.

Selain untuk program strategis, anggaran juga dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun atau lima persen untuk kegiatan publik nonfisik. Sementara Rp3,56 triliun atau 13 persen disiapkan untuk belanja operasional.

Tri menjelaskan pagu indikatif tersebut kemudian dirinci dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2027 berdasarkan unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.
 

Baca juga: Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun untuk 2027

 

Rincian anggaran per Unit Eselon I

Adapun rincian alokasi anggaran per unit meliputi:

• Sekretariat Jenderal: Rp532,75 miliar.
• Inspektorat Jenderal: Rp124,46 miliar.
• Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi: Rp11,35 triliun.
• Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Rp10,46 triliun.
• Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara: Rp702 miliar.
• Dewan Energi Nasional: Rp78,6 miliar.
• Direktorat Jenderal Penegakan Hukum: Rp86,38 miliar.
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Rp881,43 miliar.
• Badan Geologi: Rp749,49 miliar.
• Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi: Rp474,43 miliar.
• Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi: Rp1,8 triliun.
• Badan Pengelola Migas Aceh: Rp105,31 miliar.

(Gedung Kementerian ESDM. Foto: dok Istimewa)
 

Program prioritas infrastruktur energi 2027

Pada sektor infrastruktur energi, pemerintah merancang sejumlah program prioritas. Salah satunya pengadaan 4.000 paket konverter kit bagi petani dengan anggaran Rp158,5 miliar.

Selain itu, pembangunan pipa gas bumi Dumai–Sei Mangkei (Dusem) dilanjutkan melalui kontrak tahun jamak 2025–2027 senilai Rp3,9 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) periode 2026–2028 untuk 959.232 sambungan rumah dengan anggaran Rp5,2 triliun.

Program lainnya mencakup pembangunan pipa transmisi gas Semarang–Solo–Yogyakarta senilai Rp702,3 miliar serta pipa transmisi gas Cirebon–Bandung senilai Rp577 miliar melalui skema kontrak tahun jamak 2026–2028.

Di sektor energi terbarukan, pemerintah mengalokasikan Rp58,58 miliar untuk pembangunan tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) pada periode 2026–2027.

Selain itu, anggaran juga disiapkan untuk program konversi kompor listrik sebesar Rp815 miliar, konversi motor listrik Rp635 miliar, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 250 ribu rumah tangga senilai Rp520 miliar.

Untuk program listrik desa, pemerintah mengalokasikan Rp9,7 triliun melalui skema kontrak tahun jamak yang mencakup 3.054 lokasi pada 2026–2027 senilai Rp8,77 triliun dan 101 lokasi pada 2027–2028 senilai Rp977,57 miliar.

Kementerian ESDM juga merencanakan pembangunan satu unit kapal Geomarin V melalui skema kontrak tahun jamak dengan anggaran Rp100,86 miliar guna mendukung kegiatan survei geologi dan eksplorasi sumber daya.