Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun untuk 2027

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp49,8 triliun," ungkap Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 15 Juni 2026.

Purbaya menjelaskan, secara tren, usulan pagu fiskal tahun 2027 relatif setara dengan pagu anggaran 2026 setelah penyesuaian efisiensi. Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja pemerintah.

"Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang terus meningkat," jelas Purbaya.

Ia menambahkan, optimalisasi anggaran menjadi penting agar setiap belanja negara memiliki dampak yang lebih efektif terhadap pembangunan nasional.

Jika dirinci berdasarkan fungsi, alokasi terbesar dalam pagu indikatif tersebut ditujukan untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,519 triliun.

Sementara itu, fungsi pendidikan diusulkan memperoleh alokasi Rp3,996 triliun, sedangkan fungsi ekonomi sebesar Rp284,71 miliar. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui lima program utama Kemenkeu untuk mendukung berbagai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
 

Baca juga: Jaga Daya Beli, Pemerintah Gelontorkan Kompensasi dan Subsidi Rp203,7 Triliun

(Ilustrasi. Foto: dok MI)
 

Fundamental ekonomi 2026 tetap solid

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya memaparkan kondisi fundamental ekonomi domestik sepanjang 2026 yang dinilai tetap kuat di tengah tekanan global.

Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen dengan inflasi yang tetap terkendali. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan (yoy).

Di sisi lain, belanja negara tercatat sebesar Rp1.365,4 triliun atau meningkat 34,4 persen secara tahunan. Sementara itu, realisasi pembiayaan mencapai Rp379,4 triliun dengan pengendalian defisit dan utang tetap berada pada batas aman. Pemerintah juga mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal.

Dari sisi tata kelola internal, Kemenkeu mencatat peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari 4,46 pada 2024 menjadi 4,7 dari skala 5 pada 2025.

Selain itu, Kemenkeu juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 15 kali berturut-turut untuk laporan keuangan bagian anggaran 015.

"Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027," tegas Purbaya.