DPR: Kenaikan Gaji ASN Tidak Membebani APBN

Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menyebut bahwa kenaikan gaji ASN tidak membebani APBN. Keputusan tersebut sudah terencana dengan baik oleh pemerintah. 

"Harapan pemerintah dengan manikan gaji ASN, kinerjanya akan naik," kata Misbakhun dalam program Primetime News, Metro TV, Jumat, 18 Agustus 2023. 

Misbakhun menyatakan salah satu tolak ukurnya kinerja ASN adalah indikator kinerja utamanya. Pemerintah sebetulnya hanya menaikan gaji pokok ASN. Hal ini tak berkaitan dengan waktu menjelang Pemilu 2024. 

"Pak Jokowi terakhir menaikan gaji ASN pada 2019, Pak Jokowi jarang menaikan gaji ASN," ucap Misbakhun. 

Misbakhun juga menyebut APBN adalah produk politik. Sehingga, jika ruang fiskal pemerintah terbatas, tentu pemerintah tidak membuat  defisit 2,29% PDB (Produk Domestik Bruto). 

Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Didiek J Rachbini mengungkap bahwa kenaikan gaji ASN akan berdampak pada pengeluaran APBN. Menurutnya, dampaknya tidak terlalu besar. 

"Presiden yang menyatakan paling utama untuk meningkatkan kinerja negeri, ada masalah dari rekrutmen di daerah-daerah itu paling primitif, tidak ada sistem seleksi, kualitas pelatihan yang baik
sehingga pegawai negeri ini kinerjanya sangat rendah," kata Didiek.

Didiek bahkan melihat kenaikan gaji ASN adalah momentum karena mendekati Pemilu 2024. Biaya Pemilu diperkirakan juga akan besar. Hal itu dicurigai untuk membeli suara dan menaikan popularitas jelang Pemilu 2024. 

"Pensiunan itu menginvestasikan uangnya dalam jumlah yang cukup besar di masa lalu dan jumlahnya tidak banyak, relatif underated dibandingkan dengan pensiunan-pensiunan pegawai yang lain," ungkapnya.