SE Penertiban Atribut Parpol di Depok Menuai Polemik

Kebijakan Wali Kota Depok yang mengeluarkan edaran penertiban baliho di wilayah Depok berbuntut panjang. DPD PSI Kota Depok menyebut kebijakan Wali Kota Depok tersebut sangat politis.

Langkah Wali Kota Depok yang mengeluarkan surat edaran penertiban baliho partai politik, spanduk dan sejenisnya diprotes Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Wakil ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra menyebut kebijakan itu sangat politis. Menurut Icuk jika ingin menertibkan baliho tidak perlu menerbitkan surat edaran.

"Sia-sia Wali Kota kita gaji untuk ngurusin spanduk saja gitu, dibikin surat edaran dan segala macam. Padahal tugas beliau bisa lebih banyak lagi," ungkap wakil ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra.

Wakil ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengingatkan agar Idris berhati-hati dalam mengeluarkan surat edaran. Ia setuju jika surat edaran ditujukan untuk menjaga keindahan kota. Namun Idris harus berhati-hati jika ada kepentingan politik terselubung.

Sementara itu pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai surat edaran yang dikeluarkan Wali Kota Depok sebagai kebijakan reaktif. Pasalnya surat itu diterbitkan setelah baliho PSI yang secara terbuka mendukung Kaesang Pangarep untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok mendapat perhatian publik.

Sebelumnya baliho yang dipasang PSI berisi dukungan terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Depok. Kaesang sendiri juga sudah mendapat restu keluarga untuk ikut bertarung di Pemilihan Wali Kota Depok 2024.