Perang Saudara & Kudeta Jadi Penyebab Konflik di Sudan

Setelah Sudan Selatan meraih kemerdekaan pada 2011 silam, Sudan kehilangan hampir separuh sumber minyaknya. Sejak akhir 2017, krisis ekonomi Sudan semakin parah, ditandai dengan lonjakan harga dan inflasi. 

Pada Desember 2018, demonstrasi terjadi di beberapa kota di Sudan, Presiden Omar al-Bashir yang telah berkuasa selama 30 tahun akhirnya lengser dan ditangkap dalam kudeta militer pada bulan April 2019.

Namun sejak 2019 - 2021, transisi politik di Sudan tidak berjalan mulus dan diwarnai banyak percobaan kudeta militer, pembangunan ekonomi dan sosial pun terhenti, dan masalah mata pencaharian masyarakat tak kunjung selesai. 

Pada 25 Oktober 2021, militer Sudan menangkap pejabat senior pemerintah seperti PM Adallah Hamdok dari pemerintahan transisi Sudan, membubarkan Dewan Kedaulatan dan menunjuk Abdel Fattah Abdelrahman Burhan sebagai Ketua Dewan Kedaulatan, yang bertanggung jawab membentuk pemerintahan transisi dan parlemen serta memimpin proses transisi politik di Sudan.

Sejak Desember 2022 lalu, perbedaan politik dan perebutan kekuasaan antara Ketua Dewan Kedaulatan merangkap Panglima Angkatan Bersenjata Sudan Abdel Fattah al-Burhan dengan Wakil Ketua Dewan Kedaulatan sekaligus Pasukan Dukungan Cepat Sudan Mohamed Hamdan Dagalo secara bertahap mengemuka dan semakin memanas.

Perbedaan kedua belah pihak dalam isu reformasi militer menjadi alasan utama pecahnya konflik di Sudan.