P2G Sambut Positif Pendidikan Gratis, Minta Tambahan Anggaran dan Pengawasan Ketat

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi terkait wajib belajar sembilan tahun tanpa pungutan biaya disambut positif oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Namun, P2G menegaskan bahwa implementasi putusan ini harus diikuti dengan regulasi tegas dan penambahan anggaran dari pemerintah.

Koordinator P2G Satriawan Salim menyebut pada prinsipnya pendidikan dasar memang sudah digratiskan, termasuk bagi sekolah swasta penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, dalam praktiknya, pungutan kepada orang tua siswa masih sering terjadi.

“Dengan catatan harus ada regulasi yang mengaturnya secara eksplisit. Dan yang kedua, kalau memang sudah gratis, dalam implementasinya harus ada kontrol yang ketat supaya tidak ada lagi sekolah swasta dan negeri yang memungut kepada orang tua murid dengan alasan kekurangan anggaran,” ujar Satriawan dikutip dari Metro Siang Metro TV pada Senin, 2 Mei 2025.
 

Baca Juga: Putusan MK Soal Pendidikan Gratis SD-SMP Swasta Dinilai Sulit Diterapkan

P2G menilai, untuk menjalankan putusan MK secara maksimal, pemerintah harus menambah alokasi anggaran, khususnya untuk dana BOS. Hal ini penting agar sekolah swasta menengah ke bawah tidak lagi membebankan biaya operasional kepada siswa.

Selain soal anggaran, P2G juga mendorong pemerintah menggunakan momentum ini untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah swasta dengan kemampuan terbatas perlu ditingkatkan sarana dan kualitasnya agar setara dengan sekolah negeri.

“Toh semuanya sudah dicover oleh dana BOS, mestinya tidak ada lagi pungutan-pungutan. Ini yang harus diawasi ketat, baik oleh Inspektorat, Kejaksaan, maupun KPK agar orang tua tidak lagi terbebani,” tambahnya.

P2G berharap regulasi pelaksana dan sistem pengawasan dapat segera disusun agar putusan MK benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Terutama keluarga dari golongan ekonomi lemah.

(Tamara Sanny)