Polemik Aturan Lepas Jilbab Paskibraka 2024

Sebelum akhirnya dibatalkan, keharusan anggota Paskibraka putri 2024 yang harus melepas jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendara pusaka, sempat menimbulkan polemik dan melahirkan beragam kritik dan kecaman. 

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Faisal Ali misalnya menilai kebijakan larangan jilbab untuk Paskibraka merupakan bentuk sikap intoleransi yang ditunjukkan pemerintah kepada warga muslim. 

Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Gus Imin mengaku kecewa terhadap BPIP yang berdalih bahwa Paskibraka putri 2024 melepas jilbab untuk keseragaman.

Terkait kekisruhan aturan soal busana anggota Paskibraka putri ini, DPR pun meminta BPIP segera membatalkan aturan pencopotan jilbab Paskibraka putri dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara.
 

Baca: Ragam Pakaian Adat Jokowi saat Upacara HUT RI dari Tahun ke Tahun

Sebelumnya 18 anggota Paskibraka putri 2024 tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa 13 Agustus lalu. BPIP menyebut mereka secara sukarela melepas jilbab untuk mengikuti aturan. BPIP juga berdalih pelepasan jilbab anggota Paskibraka putri 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

Setelah menuai berbagai kritik dan kecaman Kamis lalu, 15 Agustus 2024, Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Heru Budi Hartono memastikan bahwa 18 Paskibraka putri akan kembali menggunakan jilbab pada 17 Agustus 2024.